Utang negara tercatat Rp 3.779,98 triliun per Juli atau bertambah Rp 313,02 triliun sejak Januari tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penambahan utang telah meningkatkan belanja sosial dan belanja produktif berkali-kali lipat.
Penjelasan tersebut sekaligus untuk menepis pemberitaan bahwa pemerintah tak tahu pemanfaatan utang. "Ini untuk menjawab yang selama ini media atau dalam hal ini kadang-kadang hoax seolah-oleh pemerintah tidak tahu ke mana utang itu pergi? Kami tahu baik secara agregat ataupun komponen," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/9). (Baca juga: Pemerintah Hitung Ulang Nilai Aset Negara untuk Jaminan Utang)
Ia membeberkan, belanja perlindungan sosial naik hampir sembilan kali lipat, dari Rp 35 triliun di 2013-2014 menjadi hampir Rp 300 triliun. Tahun depan, pemerintah menganggarkan penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8 triliun.
Anggaran perlindungan sosial tersebut terdiri dari subsidi di luar subsidi pajak sebesar Rp 161,6 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari Rp 9,98 triliun menjadi Rp 17,3 triliun di 2018, serta Program Indonesia Pintar yang juga naik dari Rp 9,5 triliun menjadi Rp 10,8 triliun.
Selain itu, Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin dan penerima bantuan iuran (PBI) ditetapkan sebesar Rp 25,5 triliun. Lalu, bantuan pangan Rp 13,5 triliun dan dana desa Rp 60 triliun.
Di sisi lain, menurut Sri Mulyani, anggaran produktif untuk pembangunan infrastruktur meningkat dua kali lipat sepanjang dua tahun ini. Tahun depan, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 409 triliun untuk infrastruktur. Begitu juga dengan anggaran pendidikan naik lebih dari Rp 200 triliun dan kesehatan naik 81%. Serta, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa yang meningkat 35 kali lipat.
Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan, utang negara mengalir untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp 24 triliun. Adapun proyek tersebut ditujukan untuk menghadirkan angkutan umum yang bisa mengangkut 420 ribu orang per hari. Proyek tersebut menciptakan 42 ribu lapangan kerja pada masa konstruksi. (Baca juga: Ketimbang Utang, BUMN Diminta Sekuritisasi Aset untuk Cari Dana)
Selain itu, utang untuk Waduk Jatigede Rp 4 triliun. Waduk tersebut bisa mengairi 9 ribu hektar jaringan irigasi dan pengamanan banjir untuk 14 ribu hektar. Masyarakat juga jadi bisa menanam padi dua kali dalam semusim tanam. Ia juga menyinggung soal pembangunan jalur ganda (double track) kereta api dari pinjaman sebesar Rp 7 triliun.
“(Double track) hasilkan kapasitas lintas batas dan wujudkan 0 accident (kecelakaan) karena double track. Jadi tidak ada tabrakan antara kepala dengan kepala karena ada jalur sendiri,” kata dia.