Wapres Minta Kebijakan Tidak Dikriminalisasi
KATADATA ? Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat penegak hukum tidak menjadikan kebijakan atau diskresi sebagai objek pemeriksaan dalam kasus pidana. Kriminalisasi membuat pejabat takut dalam mengambil keputusan.
?Sekarang ini, terus terang Pak Abraham (Abraham Samad, Ketua KPK) terjadi ketakutan bertindak di banyak level birokrat pemerintah kita. Gubernur kita, menteri kita, dirjen-dirjen semua ketakukan untuk berbuat, sehingga lamban (dalam membuat) suatu keputusan,? kata Kalla dalam konferensi nasional ?Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi? di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).
Wapres mengakui tidak semua keputusan yang diambil pemerintah akan berdampak positif terhadap masyarakat. Ada juga kebijakan yang setelah dikeluarkan ternyata salah, tapi hal itu tidak serta merta menjadi alasan untuk mempidanakan pengambil kebijakan.
?Tapi tidak semua kesalahan itu harus dihukum. Apabila semua kesalahan dihukum maka tidak ada orang berani mengambil kebijakan,? katanya.
Menurut dia, kekhawatiran para pengambil kebijakan membuat program-program pemerintah menjadi terhambat. Kalla berharap aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dapat berlaku objektif dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
?Saya sebagai Wakil Presiden, dewasa ini kadang-kadang frustasi melihat bagaimana birokrasi tidak berjalan karena ketakutan demi ketakutan,? tutur dia.
Jusuf Kalla dalam beberapa kesempatan memang kerap menceritakan terdapat kegamangan para pengambil kebijakan. Mereka khawatir kebijakannya akan dipersalahkan sehingga takut mengambil keputusan.
?Birokrat kita menderita masalah yang disebut SMS, atau Sri Mulyani Syndrome. Sri Mulyani berani mengambil keputusan yang baik, tetapi tidak ada yang dukung dan atasannya pun tidak melindungi,? kata Jusuf Kalla saat berbicara pada peluncuran buku di Paramadina Graduate School 30 September 2014.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengamini pernyataan Jusuf Kalla. Dia khawatir kriminalisasi terhadap kebijakan membuat pejabat enggan melaksanakan tugasnya.
Sofyan hanya meminta agar para pejabat mendokumentasikan seluruh kegiatan atau rencana sebelum mengambil keputusan. Hal ini untuk meminimalkan adanya adanya dugaan tindak korupsi. ?Yang penting didokumentasikan,? ujarnya.