Banggar DPR Setuju Anggaran Program Makan Bergizi Prabowo Rp 71 T
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah berpandangan jumlah tersebut tak mengganggu fiskal dan masih masuk akal. Said mengatakan beban untuk bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi selama ini hampir Rp 500 triliun.
"Bahkan pernah kita mencapai Rp 540 triliun dan kini sekitar Rp 570 triliun, menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).
Banggar yakin pemerintahan Prabowo Subianto memperhatikan fiskal dalam negeri. Di sisi kain, ia menyatakan nominal anggaran itu sesuai harapan Banggar yang tak menyentuh nilai ratusan triliun rupiah.
"Isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," kata dia.
Ia pun mengatakan dalam pembahasan di Panja RKP juga di Panja Asumsi, ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal terdapat keleluasaan pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai dengan visi-misi yang menjadi komitmen presiden terpilih.
"Sehingga di APBN 2025 nanti di dalam nota keuangan pengantar Bapak Presiden tanggal 16 Agustus, Rp 71 T itu sudah masuk di dalam belanja pusat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Program tersebut nantinya menjadi salah satu prioritas presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto.
"Beliau (Prabowo) menyetujui pelaksanaan MBG secara bertahap dan untuk tahun pertama disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” katanya dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6).
Anggaran tersebut masuk dalam postur defisit 2,29% hingga 2,82%. "Jadi, angkanya bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kami akan susun RUU (rancangan undang-undang) APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujarnya.
Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.