Kisi-kisi Nota Keuangan APBN 2026, Defisit Sekitar Rp 706 Triliun

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (15/8).

Prabowo akan menyampaikan itu setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada pagi harinya. Berdasarkan draft pokok acara yang diterima Katadata.co.id, sidang paripurna akan dimulai pada 13.30 WIB.

Selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani akan menyampaikan pidatonya. Baru setelahnya, Prabowo akan menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 13.57 WIB.

Setelah itu, Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada Ketua DPR dan diteruskan kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

Apa Saja Perkiraan Isi RAPBN 2026?

Pada Juli 2025, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 secara indikatif. Kesepakatan pembahasan itu menjadi modal dan acuan pemerintah menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Prabowo.

Mengacu pada pembahasan itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah memperkirakan pemerintah akan menetapkan pendapatan negara pada RAPBN 2026 di kisaran Rp 3.094 triliun hingga Rp 3.114 triliun.

Sedangkan belanja negara pada kisaran Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820 triliun. Adapun defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53% dari produk domestik bruto (PDB) yang setara Rp 706 triliun.

“Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah,” ujar Said.

Said menilai target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berlaku kepada banyak negara, serta konflik geopolitik yang tak kunjung lerai.

“Di dalam negeri kita juga belum sepenuhnya berhasil memulihkan daya beli masyarakat yang ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga,” kata Said.

Meski begitu, Said mengatakan postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program pemulihan daya beli masyarakat. Selain itu menjaga ekspor kita tetap ekspansif.