Ini Visi Misi Dicky Kartikoyono, Pesaing Thomas Berebut Kursi Deputi Gubernur BI

Katadata/Fauza Syahputra
Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Penulis: Ade Rosman
Editor: Ahmad Islamy
26/1/2026, 17.20 WIB

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sekaligus Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) di Komisi XI DPR pada Senin (26/1). 

Dalam kesempatan itu, Dicky menyampaikan visi misinya yang diberi tajuk "Mengukir Sejarah Digital untuk Indonesia Emas". Dia menyebut visi-misinya itu dikontribusikan untuk menuju Asta Cita pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

“Sepenuhnya pemikiran ini kami dedikasikan untuk tambahan tugas Bank Indonesia mendukung target pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini digariskan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dalam Program Asta Cita. Kita upayakan dalam 5 tahun ke depan mencapai 8%,” kata Dicky dalam paparannya, Senin (26/1).

Dia menggambarkan kondisi ekonomi di Indonesia seperti sebuah rumah besar yang harus memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sebuah rumah besar, kata dia, memerlukan fondasi yang kuat. 

“Fondasi itu adalah stabilitas, kita harus jaga dulu stabilitasnya. Kemudian kita bangun di atasnya dengan pilar-pilar ketahanan yang kuat untuk memberikan daya tahan terhadap berbagai upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia memaparkan, dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi keuangan digital di Indonesia bergerak pesat. Sebagai contoh adalah sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, yang sejak diluncurkan pada 2019 mengalami pertumbuhan secara eksponensial. 

Bank Indonesia pun memproyeksikan pertumbuhan digital ini akan bisa mencapai hingga 147,3 miliar setelah dalam 5 tahun terakhir tumbuh 37 miliar.

“Transaksi digital tumbuh signifikan, kemudian BI-FAST kami memfasilitasi transaksi perekonomian dengan jumlah yang cukup meyakinkan, ini jumlahnya mencapai 1,6 kuadriliun,” ucapnya. 

Dicky menuturkan, saat ini terdapat tantangan yang besar baik dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, isu geopolitik, polarisasi, dan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dapat menghambat pertumbuhan ekspor RI.

Sementara itu risiko siber juga silih berganti. Kemudian juga defisit neraca berjalan RI juga patut mendapatkan perhatian. Untuk mendorong digitalisasi, Indonesia juga menghadapi tantangan infrastruktur yang belum merata.

Ia juga mengaku menaruh perhatian pada kualitas tenaga kerja Indonesia untuk dapat berkontribusi. Selain itu, ia juga menyoroti daya beli masyarakat yang melemah.

Menurutnya terdapat potensi di kemampuan teknologi dan inovasi, kemudian didukung dengan pengguna internet di Indonesia yang terus bertumbuh. Ini kemudian dibantu dengan bonus demografi. 

“Kita lihat dalam data yang ada, Gen Z, Gen Alpha sudah hampir kurang 40% dan mereka sangat digital literate. Ini tentunya menjadi kekuatan kita,” tuturnya.

Ia mengatakan, misinya yang pertama yakni membangun fondasi ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien. Hal ini melalui infrastruktur dalam sistem pembayaran yang akan mendukung ekonomi keuangan digital.

Yang kedua, yaitu mengembangkan ekosistem ekonomi keuangan digital yang terpercaya dan inovatif. “Terpercaya itu artinya aman, punya daya tahan. Di sini tentunya kita perlu selalu menggambarkan bagaimana sistem kita ini robust, punya fraud detection system, mempunyai kemampuan analytical yang kuat, AI kita gunakan,” kata dia. 

Ia menuturkan, banyak yang dapat dilakukan BI untuk meyakinkan bahwa sistem pembayaran yang tersedia terpercaya dan inovatif. 

“Dan misi yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaulat. Ini tentunya ada pada program-program Asta Cita, kami di Bank Indonesia selalu memikirkan bagaimana kami bisa berkontribusi terutama melalui sistem pembayaran,” katanya.

Dalam paparannya itu, ia mengatakan perlunya mendorong sektor keuangan untuk mempunyai  governance yang optimal, keamanan yang optimal, fungsi pembiayaan akan optimal, dan tersalur kepada sektor riil melalui berbagai upaya bangsa ini melakukan inovasi. 

Kemudian, menurutnya juga diperlukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah, sampai pengeluarannya yang dapat di-tracking. Dengan kehadiran marketplace nasional, pemerintah daerah bisa berbelanja dengan optimal di sana.

“Ini bisa kita lakukan karena digitalisasi ini mengharuskan kita untuk membangun infrastruktur data yang terstandardisasi, sistemisasi, dan simplifikasi,” katanya. 

Ia menggambarkan akan sangat terbantunya jika semua transaksi yang ada di ekosistem terstandardisasi. Ia juga memaparkan niatnya membangun ekosistem digital yang berlandaskan infrastruktur sistem pembayaran. 

“Fondasinya adalah infrastruktur yang par excellence, baik di Bank Indonesia maupun di industri. Tengahnya ini menyimpan kekuatan yang luar biasa dalam pengelolaan ekonomi yaitu data,” katanya. 

Ia menggarisbawahi pentingnya untuk melakukan digitalisasi. Menurutnya, data is new oil, new gold alias ladang harta karun baru. “Ketika kita dorong semua digitalisasi. Transaksi akan bisa kita tangkap dengan clear," katanya. 

Dicky memperebutkan kursi deputi gubernur Bank Indonesia bersama Thomas Djiwandono dan Solikin M Juhro, untuk menggantikan Juda Agung yang mundur dari kursi tersebut.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Ade Rosman