LMAN Belum Kelola Aset Eks BLBI Tommy Soeharto di Karawang

Arief Kamaludin|KATADATA
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) belum menerima penyerahan aset sitaan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Penulis: Ade Rosman
17/11/2026, 15.50 WIB

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) belum menerima penyerahan aset sitaan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Aset berupa lahan seluas sekitar 124 hektare di Karawang, Jawa Barat, tersebut masih berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Direktur Utama LMAN Meirijal Nur mengatakan instansinya belum mendapatkan penugasan untuk mengelola aset tersebut. Meski demikian, LMAN menyatakan siap menerima pengelolaan apabila pemerintah memutuskan untuk menyerahkannya.

"Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN, ya, karena masih di DJKN sebagai bagian dalam pengelolaan aset negara ini," kata Meirijal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11).

Meirijal mengatakan, LMAN tidak membedakan aset berdasarkan siapa pihak yang sebelumnya memiliki atau berkaitan dengan aset tersebut. Lembaganya akan mengoptimalkan aset negara yang dipercayakan untuk dikelola.

"Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, dan kita akan terima itu dan memikirkan seoptimal mungkin bagaimana dia bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara," katanya.

Adapun, aset Tommy Soeharto yang disita negara berkaitan dengan utang PT Timor Putra Nasional (TPN) dalam kasus BLBI. Pemerintah menyita aset tersebut pada 2021 setelah upaya penagihan kewajiban kepada negara tidak membuahkan penyelesaian.

Total kewajiban PT TPN kepada pemerintah mencapai sekitar Rp 2,61 triliun. Penyitaan dilakukan terhadap empat bidang tanah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan luas keseluruhan sekitar 124 hektare.

Keempat bidang tanah tersebut berada di Desa Kamojing, Kalihurip, dan Cikampek Pusaka. Aset tersebut terdaftar atas nama PT KIA Timor Motors dan PT Timor Industri Komponen. 

Setelah disita, pemerintah berupaya menjual aset tersebut melalui mekanisme lelang. Namun, hingga Januari 2024, DJKN mencatat sudah tiga kali melelang aset tersebut sejak 2022 tanpa mendapatkan pembeli.

Aset Dilelang tapi Belum Terjual

Pada lelang pertama 12 Januari 2022, pemerintah menetapkan harga limit sebesar Rp 2,42 triliun. Karena tidak laku, harga tersebut diturunkan menjadi Rp 2,15 triliun pada lelang kedua.

Pemerintah kembali menurunkan harga limit menjadi Rp 2,064 triliun pada lelang ketiga yang berlangsung 17 Juni 2022. Namun, upaya tersebut juga belum berhasil menarik pembeli.

Saat itu, DJKN mengidentifikasi tingginya harga dan anggapan bahwa aset tersebut merupakan barang bermasalah sebagai sejumlah faktor yang membuat calon pembeli enggan mengikuti lelang. 

Dengan belum diserahkannya aset tersebut kepada LMAN, pengelolaannya masih berada di DJKN. Sementara itu, LMAN saat ini mengelola 335 aset negara hingga November 2026 yang berasal dari sejumlah sumber, antara lain bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), BLBI, bank dalam likuidasi, dan bekas Pertamina.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Ade Rosman