50 Tahun Kemitraan ASEAN dengan Australia, Momentum Perkuat Kerja Sama

Presiden Jokowi bersama dengan sejumlah pejabat negara telah berangkat menuju Melbourne, Australia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia 2024. KTT ini bertujuan untuk merayakan 50 tahun kemitraan antara ASEAN dan Australia, yang mengusung tema utama “A Partnership for the Future” dalam mempererat kemitraan strategis dan komprehensif antara ASEAN dan Australia guna menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.

Dalam KTT ASEAN-Australia 2024, para pemimpin negara di kawasan Asia-Pasifik akan membahas sejumlah agenda yang mempengaruhi dinamika regional kawasan Indo-Pasifik. Salah satu fokus utama yang akan dibahas adalah penguatan integrasi ekonomi antara ASEAN dan Australia, dengan penekanan pada perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan mengingat selama ini terdapat ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement yang telah disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN dan Australia.

Selain itu, pemimpin negara-negara ASEAN dan Australia juga akan membahas mengenai transisi energi dan transformasi digital yang menggambarkan komitmen bersama untuk menavigasi perubahan global. Tidak hanya itu saja, pertemuan ini juga akan menjadi forum untuk mendiskusikan pentingnya kolaborasi dan penghormatan terhadap hukum internasional seperti isu yang terjadi di kawasan Palestina. Para pemimpin negara diharapkan dapat mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk mendukung penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Momentum Emas Penguatan Kerja Sama dengan Australia

Selama berlangsungnya kegiatan KTT ASEAN-Australia, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dan berdiskusi dengan dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperdalam hubungan diplomatik antara kedua negara yang telah berlangsung selama 75 tahun. Dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin negara membicarakan sejumlah agenda penting untuk memperkokoh kerja sama bilateral di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, politik, keamanan, dan budaya.

Pertama, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi kendaraan listrik. Penandatanganan ini akan menguatkan dan mengokohkan pembangunan infrastruktur dan industri kendaraan listrik kedua negara. Langkah ini mencakup pembentukan sebuah komite bersama (joint steering committee) yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya-upaya kolaboratif, serta menyusun rencana kerja yang detail (comprehensive work plan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui MoU ini, diharapkan terjadi sinergi yang kuat antara kedua negara dalam mempercepat adopsi teknologi kendaraan listrik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam sektor ini.

Kedua, penguatan kerja sama sektor keuangan melalui pembukaan kantor perwakilan Bank Negara Indonesia (BNI) di Sydney. Pembukaan kantor BNI di Sydney akan meningkatkan aksesibilitas dan koordinasi dalam hal keuangan antara kedua negara. Dengan hadirnya kantor BNI di Sydney, akan tercipta kemudahan bagi para pelaku bisnis dan individu untuk mengakses layanan keuangan Indonesia secara lebih langsung. Selain itu, keberadaan kantor perwakilan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat jaringan kerja sama antara lembaga keuangan di Indonesia dan Australia, memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.

Ketiga, penandatanganan MoU antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Otorita Ibu Kota Canberra Australia (The National Capital Authority of The Commonwealth of Australia) terkait pengembangan ibu kota. Melalui MoU ini, Indonesia dan Australia dapat memperkuat upaya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, memperhatikan dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur dan pengembangan kota-kota besar.

Keempat, perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang (fair trade). Indonesia dan Australia merupakan mitra dagang strategis dan telah menandatangani IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Partnership Agreement). Hal ini terlihat dari tingginya volume perdagangan daging dari Australia dan volume ekspor migas ke Australia.

Namun, kerapkali terdapat ketidakseimbangan dalam perdagangan ini yang perlu diperhatikan kedua negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perdagangan yang adil dan seimbang antara kedua negara untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Kelima, pendidikan dan kebudayaan. Saat ini, banyaknya pemuda Australia yang berkunjung dan belajar di Indonesia untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia melalui skema New Colombo Plan. Program ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk tidak hanya memperdalam pemahaman terhadap kebudayaan Indonesia, tetapi juga untuk mempelajari bahasa Indonesia.

Melakukan Pertemuan Bilateral dengan Sejumlah Pemimpin Negara

Selain mengikuti KTT ASEAN-Australia, Presiden Jokowi akan menjalani serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Di antara pertemuan tersebut adalah pembicaraan bersama Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Perdana Menteri Kamboja.

Pertemuan bilateral ini dirancang untuk membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan kerja sama bilateral antara Indonesia dan masing-masing negara tersebut, termasuk kerjasama di bidang perdagangan, investasi, keamanan, dan kerja sama pembangunan. Melalui pertemuan bilateral ini, negara-negara yang terlibat dapat mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah konkret guna merumuskan strategi bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi hambatan yang mungkin timbul di masa depan dan memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan.

Pertemuan-pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara mitra serta mendorong kerja sama penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta kemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten, termasuk dalam isu Palestina.