Pemerintah menargetkan penandatanganan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada akhir November 2026. Di tengah perhatian terhadap penghapusan tarif dan perluasan akses pasar Eropa, terdapat satu persoalan yang tidak kalah penting bagi dunia usaha: seberapa jauh proses pembentukan regulasi Indonesia dapat diprediksi?
Persoalannya bukan apakah pelaku usaha dapat menebak isi peraturan yang akan diterbitkan pemerintah. Melainkan, apakah mereka dapat mengetahui kapan sebuah regulasi direncanakan, dibuka untuk konsultasi publik, dibahas, dan diperkirakan akan ditetapkan.
Melalui Bab 19 tentang Good Regulatory Practices (GRP), IEU-CEPA memberikan momentum untuk memperkuat transparansi dan kepastian proses tersebut, melalui berbagai ketentuan seperti transparansi, konsultasi publik, koordinasi regulator, dan evaluasi.
Dari Perencanaan Menuju Keterlacakan
Indonesia tidaklah absen dari instrumen perencanaan regulasi. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 telah menetapkan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026. Sementara itu, Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 menetapkan Program Penyusunan Peraturan Presiden untuk tahun yang sama.
Keduanya menunjukkan bahwa perencanaan regulasi telah memiliki landasan hukum. Namun, mengetahui daftar peraturan yang akan disusun belum tentu memberikan informasi mengenai perkembangan penyusunannya.
Bagi pemangku kepentingan, pertanyaannya lebih praktis: kapan rancangan mulai dibuka untuk konsultasi publik? Kapan masukan harus disampaikan? Apakah rancangan sudah memasuki harmonisasi? Kapan peraturan tersebut diperkirakan ditetapkan?
Informasi demikian belum selalu tersaji secara terpadu dan mudah dipantau. Sebagian kementerian telah menyediakan informasi perkembangan regulasi, tetapi publik masih harus menelusuri berbagai sumber untuk mengikuti proses pembentukannya.
Persoalan ini menjadi penting pada tingkat PP, Perpres, dan khususnya Permen—karena sangat terkait pada teknis lapangan di dunia usaha. Berbagai kewajiban teknis yang langsung memengaruhi kegiatan usaha justru ditentukan melalui instrumen-instrumen tersebut.
Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan semata-mata menghadirkan daftar rencana regulasi, melainkan mengembangkan sistem yang memungkinkan publik mengikuti perjalanan suatu rancangan hingga ditetapkan.
Penguatan Komitmen Regulasi dalam IEU-CEPA
Pasal 19.6 IEU-CEPA tentang Early Information on Planned Regulatory Measures memberikan landasan untuk membahas persoalan mengenai rencana penyusunan kebijakan. Frasa yang digunakan adalah “shall make publicly available”, yang mengharuskan para pihak mempublikasikan daftar rencana regulasi utama setidaknya setiap tahun, sepanjang secara wajar diperkirakan akan ditetapkan dalam periode satu tahun.
Sebaliknya, Pasal 19.6 ayat (2) menggunakan should make publicly available untuk informasi mengenai ruang lingkup, tujuan, serta perkiraan waktu penetapan dan kesempatan konsultasi publik.
Perbedaan penggunaan “shall” dan “should” ini penting, karena berdampak pada beberapa hal. Publikasi daftar rencana regulasi merupakan kewajiban prosedural, sedangkan pengungkapan rincian jadwal dirumuskan sebagai anjuran. Kewajiban tersebut juga memiliki batas cakupan berdasarkan jenis regulasi, otoritas pembentuk, dan materi yang dicakup perjanjian.
Perbandingan dengan Indonesia–Canada CEPA (ICA-CEPA) memperlihatkan perbedaan menarik. Pasal 21.4 ICA-CEPA menggunakan should publish annually untuk publikasi rencana regulasi. Khusus mengenai kewajiban publikasi daftar tahunan, IEU-CEPA menggunakan rumusan yang lebih tegas.
Namun, Indonesia tidak perlu berhenti pada standar minimum perjanjian. Keterbukaan jadwal dan tahapan justru layak diperkuat melalui kebijakan nasional, melampaui persyaratan internasional yang disepakati.
Harga Ekonomi Ketidakpastian
Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur merencanakan investasi mesin dan pengemasan untuk tahun berikutnya. Pada saat yang sama, pemerintah sedang menyusun perubahan persyaratan pelabelan atau standar teknis produk. Tanpa informasi mengenai arah dan jadwal pembentukan regulasi, perusahaan menghadapi kesulitan menentukan kapan investasi dilakukan dan bagaimana mempersiapkan penyesuaian proses produksi.
Situasi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pemantauan regulasi, penyesuaian kepatuhan, serta risiko perubahan rencana investasi. Pelaku usaha kecil dengan sumber daya terbatas dapat menghadapi tantangan lebih besar untuk mengikuti perkembangan tersebut.
OECD dalam Regulatory Policy Outlook 2025 juga menekankan pentingnya pelibatan pemangku kepentingan sejak tahap awal, perencanaan konsultasi, dan keterbukaan informasi untuk meningkatkan kualitas regulasi. Dengan demikian, keterbukaan proses bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan. Ia berkaitan dengan kemampuan pelaku ekonomi mengantisipasi perubahan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.
Menuju Kalender Regulasi yang Dinamis
Indonesia dapat memanfaatkan momentum IEU-CEPA untuk mengembangkan Program Penyusunan Regulasi menjadi Kalender Regulasi Nasional yang terbuka dan dapat diperbarui secara berkala.
Setidaknya terdapat tiga elemen yang perlu disediakan. Pertama, daftar rencana PP, Perpres, dan Permen beserta kementerian pemrakarsa, tujuan pengaturan, dan perkiraan tahapan pembentukannya. Kedua, sistem pelacakan status rancangan, mulai dari penyusunan, konsultasi publik, harmonisasi, hingga penetapan. Perubahan jadwal perlu diumumkan disertai penjelasan yang memadai. Ketiga, akses terhadap rancangan peraturan, jadwal konsultasi, serta ringkasan masukan publik dan tindak lanjutnya.
Pendekatan serupa dapat ditemukan dalam Forward Regulatory Plans di Kanada, yang memberikan informasi mengenai rencana perubahan regulasi, kesempatan konsultasi, dan perkembangan prosesnya.
Usulan ini juga sejalan dengan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU Nomor 13 Tahun 2022, yang mengakui hak masyarakat memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Tentu, kalender tersebut tidak boleh menjadi mekanisme yang kaku. Pemerintah tetap memerlukan ruang untuk menerbitkan regulasi mendesak demi kepentingan publik. Justru karena itu, jadwal sebaiknya bersifat indikatif, disertai mekanisme pembaruan dan penjelasan apabila terjadi perubahan.
Yang dibutuhkan bukan kepastian bahwa semua peraturan akan ditetapkan pada tanggal tertentu, melainkan kepastian bahwa publik dapat mengetahui perkembangan dan memperoleh kesempatan berpartisipasi secara wajar.
Penutup
Menjelang penandatanganan IEU-CEPA, Indonesia memiliki kesempatan memperluas makna kepastian berusaha. Kepastian tidak hanya lahir ketika peraturan diundangkan, tetapi juga dari transparansi proses sebelum peraturan tersebut ditetapkan.
GRP seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai kewajiban perdagangan internasional, melainkan sebagai momentum memperkuat tata kelola regulasi domestik.
Indonesia telah mempunyai daftar rencana regulasi. Tantangan berikutnya adalah menjadikan daftar tersebut sebagai sistem informasi yang hidup, terbuka, dan dapat dipantau oleh seluruh pemangku kepentingan.
Tulisan ini merupakan opini pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis berafiliasi.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.