Menjaga Kesehatan Jiwa Generasi Muda di Tengah Tantangan Ekosistem Digital

Kini, ruang digital telah menjadi bagian dari keseharian generasi muda. Internet membuka akses terhadap informasi, pendidikan, dan ruang berekspresi. Namun, di saat yang sama, paparan konten negatif, perundungan siber, tekanan sosial, hingga penggunaan gawai yang tidak terkendali dapat menjadi tantangan bagi kesehatan jiwa anak dan remaja.

Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena masalah kesehatan jiwa sudah menjadi salah satu beban penyakit utama pada kelompok usia anak dan remaja.

Skrining kesehatan jiwa anak melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan mencatat, dari 7 juta anak yang telah menjalani skrining kesehatan jiwa, sebanyak 363.326 anak usia 7–17 tahun atau 4,8 persen menunjukkan gejala depresi. Sementara itu, 338.316 anak atau 4,4 persen menunjukkan gejala kecemasan. Angka tersebut sekitar lima kali lebih besar dibandingkan kelompok usia dewasa dan lanjut usia.

Gambaran serupa terlihat dalam Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 yang melakukan survei terhadap remaja berusia 10–17 tahun. Hasilnya, sekitar 34,9 persen atau satu dari tiga remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan sebelum survei dilaksanakan pada 2022. Adapun 5,5 persen atau satu dari 20 remaja memenuhi kriteria mengalami gangguan mental. Namun, hanya 2,6 persen remaja yang mengalami masalah kesehatan mental mendapatkan bantuan profesional dalam periode tersebut.

Persoalan kesehatan jiwa pada siswa juga terlihat dari tren perilaku bunuh diri. Hasil Global School-Based Student Health Survey (GSHS) menunjukkan persentase siswa yang pernah serius berpikir untuk mengakhiri hidup meningkat dari 5,4 persen pada 2015 menjadi 8,5 persen pada 2023. Sementara itu, persentase siswa yang pernah mencoba mengakhiri hidup naik dari 3,9 persen menjadi 10,7 persen.

Ruang Digital dan Tekanan terhadap Kesehatan Jiwa Anak

Perkembangan teknologi digital bak pisau bermata dua. Melalui internet, anak dan remaja dapat memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, membangun pertemanan, serta menemukan komunitas dengan minat serupa.

Akan tetapi, ruang digital juga mempertemukan mereka dengan berbagai risiko, mulai dari perundungan siber, informasi keliru, konten yang tidak sesuai usia, hingga tekanan untuk memenuhi standar sosial tertentu.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Boni Pudjianto mengingatkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya aman bagi anak.

“Ranah digital atau internet itu tidak bersih seperti kertas putih. Ada kejahatan yang berdampak pada psikologis anak, bahkan kejahatan seksual berbasis online. Ini nyata dan tugas kita bersama untuk menguranginya,” ujar Boni dalam acara Road to Tunas Community Hub, Januari 2026. 

Senada, Psikolog Anak dan Remaja, Gisella Tani, menyoroti pengaruh konten media sosial terhadap cara anak memandang dirinya sendiri. 

“Materi di internet, terutama di social media, itu banyak yang menggambarkan sesuatu yang indah. Sehingga, anak-anak terutama remaja jadi mudah membandingkan diri, bisa memicu kecemasan,” katanya dalam talkshow yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertajuk Bangun Ruang Digital Ramah Anak, Desember 2025 lalu.

Paparan terhadap gambaran kehidupan yang tampak ideal dapat mendorong anak membandingkan penampilan, pencapaian, maupun kehidupan sehari-harinya dengan orang lain.

Ketika perbandingan tersebut berlangsung terus-menerus, sebagian anak dapat merasa tidak cukup baik, khawatir tertinggal, atau mengalami tekanan untuk memperoleh pengakuan dari lingkungan digitalnya.

Karena itu, pendampingan diperlukan agar anak mampu memahami bahwa konten di media sosial tidak selalu menggambarkan kehidupan secara utuh.

Tantangan lain adalah penggunaan perangkat digital secara berlebihan. Kemenkes menjelaskan adiksi digital sebagai ketergantungan berlebihan terhadap perangkat digital, internet, media sosial, atau gim daring hingga mengganggu fungsi sehari-hari, hubungan sosial, serta kesehatan fisik dan mental.

Gejalanya antara lain, kesulitan mengendalikan waktu penggunaan, merasa gelisah ketika tidak dapat mengakses internet, mengabaikan tanggung jawab, mengalami gangguan tidur hingga menarik diri dari lingkungan sosial.

Kemenkes merekomendasikan pembatasan waktu layar sesuai kelompok usia, pendampingan orang tua, pemilihan konten edukatif, serta penerapan kebiasaan digital yang sehat. Masyarakat juga didorong membatasi konsumsi konten negatif dan melakukan jeda digital secara berkala.

Perlindungan Anak Butuh Upaya Bersama

Perlindungan anak di ruang digital membutuhkan dukungan kebijakan sekaligus keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan penyedia platform. Salah satu upaya pemerintah adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Aturan ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak, termasuk menyediakan fitur persetujuan orang tua, menerapkan batasan usia pada produk atau layanan digital, menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, serta melindungi data pribadi anak.

Pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi kepatuhan penyelenggara platform, menyediakan program literasi digital, dan mengembangkan mekanisme pengaduan.

Meski demikian, perlindungan melalui regulasi perlu berjalan beriringan dengan pendampingan di lingkungan terdekat anak. Keluarga dan sekolah menjadi lini pertahanan pertama untuk mengenali perubahan perilaku, membangun komunikasi yang terbuka, serta menciptakan lingkungan yang aman.

Pentingnya kepedulian terhadap luka psikologis juga ditekankan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono.

“Kalau teman kita jatuh saat bermain, kita langsung bantu karena lukanya terlihat. Tapi bagaimana jika yang terluka adalah perasaan? Sering kali kita diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak tahu harus berbuat apa,” ujarnya dalam kegiatan edukasi kesehatan jiwa bagi remaja, Kamis (23/4/2026). 

Pesan tersebut sejalan dengan pendekatan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) yang dikembangkan Kemenkes. Pendekatan ini menggunakan prinsip 3M, yakni memperhatikan, mendengarkan, dan menghubungkan.

Pertama, memperhatikan kondisi serta kebutuhan orang yang sedang mengalami tekanan psikologis. Kedua, mendengarkan dengan empati tanpa menghakimi atau memotong pembicaraan. Ketiga, membantu menghubungkan orang tersebut dengan layanan psikososial maupun medis sesuai kebutuhannya.

Untuk memperkuat tindak lanjut hasil skrining, Kemenkes juga meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, dewasa, serta lansia. Buku saku tersebut disusun sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining di lapangan.

Membangun Ekosistem yang Mendukung Generasi Muda

Upaya menjaga kesehatan jiwa anak tidak berhenti pada pencegahan. Anak dan remaja yang menunjukkan gejala masalah kesehatan jiwa juga perlu memperoleh skrining, pendampingan, konseling, hingga penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan apabila diperlukan.

Kemenkes mendorong pengenalan gejala, manajemen stres, pengembangan keterampilan hidup, serta pembentukan kader kesehatan jiwa di sekolah dan madrasah. Guru bimbingan konseling, teman sebaya, tenaga kesehatan, dan komunitas dapat menjadi bagian dari jejaring dukungan tersebut.

Kemenkes juga menempatkan layanan bantuan darurat Healing119.id sebagai salah satu saluran untuk mendukung intervensi cepat. Sementara itu, penanganan lebih lanjut dapat dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan sesuai hasil pemeriksaan dan kebutuhan individu.

Di tingkat yang lebih luas, kesehatan jiwa generasi muda juga membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kemenkes menyoroti kolaborasi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sekolah, layanan kesehatan, komunitas, media, hingga sektor swasta.

Pandangan mengenai hal ini turut disampaikan Head of the United Nations Youth Office, Felipe Paullier. Menurut Paullier, membayangkan kembali kesehatan jiwa generasi muda berarti membayangkan kembali sistem dan lingkungan tempat mereka tumbuh, belajar, bekerja, dan terhubung.

Dengan demikian, menjaga kesehatan jiwa generasi muda di tengah perkembangan digital tidak cukup dilakukan dengan membatasi penggunaan teknologi. Upaya tersebut juga membutuhkan perhatian terhadap berbagai faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari lingkungan sosial, pendidikan, hingga ketersediaan layanan kesehatan jiwa.

Pemerintah berperan melalui kebijakan dan penyediaan layanan, sementara keluarga menjadi lingkungan terdekat yang dapat memberikan pendampingan sehari-hari. Kolaborasi keduanya diperlukan untuk membangun ekosistem yang aman dan mendukung kesehatan jiwa generasi muda. Kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama.