46 Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata Berbagai Topik

pixabay.com/succo
Ilustrasi Ilmu Hukum
Editor: Intan
9/5/2023, 14.02 WIB

Mahasiswa jurusan ilmu hukum tidak asing istilah hukum pidana dan perdata. Hukum perdata kebalikan dari hukum pidana yang mengatur hubungan antar masyarakat dan negara. Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur antara subjek hukum dalam masyarakat. Jadi, hukum perdata mengatur individu dalam ranah hukum privat.

Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana. Tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan umum. Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum perdata sifatnya privat karena menitikberatkan pengaturan hubungan antar perorangan. Jadi, fokus hukum perdata yaitu mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH) Perdata. Berikut contoh judul skripsi hukum perdata dan kasus di Indonesia. 

Hukum Perdata di Indonesia

hukumonline (Google Play Store)

Mengutip dari umsu.ac.id, berikut contoh kasus hukum perdata yang ada di Indonesia.

1. Hukum Perdata Adat

Hukum perdata berkaitan dengan hubungan pribadi masyarakat dan adat. Aturan adat ini tidak tertulis tetapi diterapkan secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat.

2. KUH Perdata Domestik

Bidang hukum akibat produk dalam negeri. Bagian dari KUHPerdata adalah UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 dan UU Pertanian, UU No. 5 Tahun 1960.

Contoh Kasus Hukum Perdata

  • Masalah Warisan
  • Utang Piutang
  • Wanprestasi
  • Sengketa Kepemilikan Barang
  • Pelanggaran Hak Paten
  • Perebutan Hak Asuh Anak
  • Pencemaran Nama Baik
  • Perceraian

Judul Skripsi Hukum Perdata

Mahasiswa akhir jurusan ilmu hukum dapat memilih tema penelitian hukum perdata. Menentukan judul skripsi jadi dasar untuk melakukan penilaian tentang penelitian yang ditulis. Berikut referensi judul skripsi hukum perdata, mengutip dari rivierapublishing.id.

Judul Skripsi Hukum Perdata Tentang Tanah

  1. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pihak-Pihak yang Memiliki Hak Atas Tanah
  2. Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
  3. Analisis Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Praktik Kredit Bank
  4. Tinjauan Yuridis tentang Peran Notaris dalam Penyusunan Akta Jual Beli Tanah di Indonesia
  5. Analisis Legalitas dan Akibat Hukum dari Pemindahan Hak Atas Tanah Secara Cepat
  6. Tinjauan Yuridis tentang Kebijakan Reforma Agraria dan Dampaknya pada Hak atas Tanah
  7. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pihak-Pihak yang Mengalami Sengketa Tanah
  8. Tinjauan Yuridis tentang Perubahan Hak atas Tanah di Indonesia 
  9. Analisis Pendaftaran Hak atas Tanah dan Pelaksanaannya di Indonesia
  10. Tinjauan Yuridis tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dalam Praktek Perbankan
  11. Analisis Hukum tentang Sertifikat Tanah dalam Sengketa Pemilikan Tanah di Indonesia
  12. Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Pencurian Tanah di Indonesia
  13. Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Indonesia (Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata Tentang Tanah)
  14. Implikasi Yuridis Perjanjian Gadai Tanah dalam Kredit Perbankan di Indonesia
  15. Pengaturan Hukum terhadap Sengketa Pemilikan Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia
  16. Analisis Hukum tentang Pelanggaran Hak Atas Tanah dalam Kasus Perampasan Tanah di Indonesia 
  17. Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Menggunakan Metode Mediasi di Indonesia
  18. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah dari Pihak yang Mengambil Tanah Secara Ilegal di Indonesia
  19. Kewajiban Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli Tanah di Indonesia
  20. Analisis Hukum tentang Akibat Hukum dari Pembatalan Sertifikat Tanah di Indonesia

Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata

  1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik
  2. Proses Kepailitan Oleh Debitor Sendiri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
  3. Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Dinyatakan Pailit
  4. Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi
  5. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
  6. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata
  7. Eksistensi Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hak Tentang Upah Pada Pekerja Honorer Di Indonesia
  8. Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemakai Pangan Segar (Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan
  9. Konsumen Dan Pengawasan Pangan Segar Oleh Badan Ketahanan Pangan)
  10. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak
  11. Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Kesalahan Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Imunisasi
  12. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai
  13. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektrik (E-Cigarette) Yang Tidak Tercantum Label Informasi Dan Peringatan
  14. Kesehatan Pada Kemasannya (Suatu Penelitian Di Wilayah Banda Aceh)
  15. Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia
  16. Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam
  17. Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia
  18. Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah Di Indonesia
  19. Analisis Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha
  20. Sidang Pemeriksaan Setempat Pada Peradilan Hubungan Industrial Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Tepat Adil Dan Murah
  21. Perkembangan Ganti Kerugian Dalam Sengketa Lingkungan Hidup
  22. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah Bank
  23. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/Pdt/2001)
  24. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat
  25. Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia
  26. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia