Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) merumuskan enam rekomendasi strategis penguatan kompetensi kehumasan untuk 2027.
Rekomendasi ini diarahkan untuk mendorong transformasi profesi humas dari sekadar penyampai informasi menjadi penasihat strategis, pengelola risiko komunikasi, penjaga kepercayaan publik, dan penggerak reputasi bangsa.
Wakil Ketua Umum PERHUMAS, Glory Oyong, IAPR mengatakan, rekomendasi strategis disusun Bidang Kompetensi Kehumasan Perhumas dalam kerangka Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 yang mengangkat tema “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”.
“Agenda KHI 2026 menegaskan pentingnya kompetensi profesional humas dalam menghadapi perubahan teknologi, dinamika sosial, serta tantangan komunikasi di tingkat nasional maupun global,” tuturnya.
Penguatan kompetensi menjadi semakin penting di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI), meningkatnya kompleksitas risiko komunikasi, serta tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Di dalam situasi tersebut, humas dituntut tidak hanya mampu menyampaikan pesan, tetapi juga berperan dalam proses pengambilan keputusan, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menjaga keberlanjutan kepercayaan publik.
Sejumlah enam rekomendasi strategis yang dirumuskan mencakup kepemimpinan komunikasi strategis, kompetensi digital dan etika AI, manajemen krisis dan kepercayaan, komunikasi lintas budaya, standardisasi profesi, serta pengukuran dampak komunikasi.
Pertama, penguatan kompetensi Strategic Communication Leadership. PERHUMAS mendorong praktisi humas untuk mengambil peran yang lebih strategis sebagai penasihat pimpinan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan reputasi, dan pembangunan kepercayaan publik. Kompetensi yang perlu diperkuat meliputi kepemimpinan komunikasi, pemikiran strategis, pengelolaan pemangku kepentingan, serta pengambilan keputusan berbasis data.
Kedua, penguatan kompetensi digital, AI, dan etika komunikasi. Perkembangan teknologi menuntut praktisi humas memiliki literasi AI dan analitik data, sekaligus mampu memanfaatkan Generative AI secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Perhumas merekomendasikan penyusunan standar kompetensi dan pedoman penggunaan AI dalam praktik kehumasan, dengan menekankan verifikasi informasi, perlindungan data, dan pengawasan manusia.
Ketiga, peningkatan kompetensi Crisis, Risk, and Trust Management. Praktisi humas perlu memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi risiko, mengantisipasi krisis, berkomunikasi dalam situasi penuh ketidakpastian, serta memulihkan kepercayaan publik. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan menangani misinformasi, disinformasi, dan berbagai isu yang berpotensi memengaruhi reputasi organisasi maupun bangsa.
Keempat, penguatan kompetensi komunikasi lintas budaya dan reputasi global. Di tengah keterhubungan dunia yang semakin erat, praktisi humas perlu menguasai komunikasi antarbudaya, diplomasi komunikasi, dan strategic storytelling. Kemampuan tersebut penting untuk memperkuat reputasi Indonesia sekaligus mengomunikasikan agenda keberlanjutan secara kredibel dan relevan bagi pemangku kepentingan nasional maupun internasional.
Kelima, standardisasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Perhumas mendorong penyelarasan standar kompetensi profesi kehumasan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan praktik profesional global. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara PERHUMAS, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, dan lembaga sertifikasi untuk memperluas akses pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan lintas generasi dan wilayah.
Keenam, penguatan kompetensi pengukuran dampak komunikasi. Keberhasilan fungsi humas perlu dinilai melalui pendekatan berbasis bukti, bukan hanya dari jumlah publikasi atau eksposur media. Oleh karena itu, kompetensi riset, evaluasi, dan pengukuran efektivitas komunikasi perlu diperkuat dengan memperhatikan perubahan pemahaman dan perilaku, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, tingkat kepercayaan, serta reputasi organisasi.
Keenam rekomendasi tersebut menempatkan kompetensi sebagai fondasi penting bagi profesionalisme humas yang mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus berkontribusi terhadap kepentingan publik. Penguasaan teknologi perlu berjalan beriringan dengan etika, kemampuan mengelola risiko harus disertai pemahaman terhadap dinamika sosial, dan keberhasilan komunikasi harus dapat dibuktikan melalui dampak yang terukur.
Membangun Ekosistem Kompetensi Kehumasan Nasional
Memasuki 2027, Perhumas mendorong terbentuknya ekosistem kompetensi kehumasan nasional yang profesional, kolaboratif, inklusif, dan beretika. Ekosistem ini diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan pengembangan profesi dengan perkembangan teknologi, tuntutan industri, serta tantangan komunikasi di tingkat nasional dan internasional.
Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi tidak berhenti pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga menghasilkan standar profesional yang relevan, sistem sertifikasi yang adaptif, dan praktik komunikasi yang semakin akuntabel.
Melalui agenda tersebut, PERHUMAS menempatkan praktisi humas sebagai bagian dari infrastruktur kepercayaan yang menghubungkan organisasi, masyarakat, dan kepentingan bangsa. Peran ini menjadi semakin penting dalam menjaga kualitas ruang informasi, memperkuat hubungan antara institusi dan publik, serta membangun reputasi Indonesia di tengah perubahan global.
Rekomendasi strategis ini menjadi arah penguatan profesi humas menuju 2027, dengan penekanan pada kompetensi yang adaptif, kepemimpinan yang strategis, integritas profesional, dan dampak komunikasi yang terukur.
Adapun, Konvensi Humas Indonesia 2026 merupakan acara tahunan PERHUMAS sebagai forum utama bagi para praktisi humas, akademisi, serta pemimpin komunikasi di Indonesia untuk berkumpul, berdiskusi, dan berkontribusi dalam membentuk masa depan profesi hubungan masyarakat (humas).
Sebagai acara tahunan, konvensi ini hadir menjadi ruang kolaboratif yang menghadirkan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun komunitas profesional PR, untuk berbagi wawasan, mengidentifikasi tantangan industri, serta merumuskan strategi komunikasi yang relevan dengan dinamika zaman.
Di akhir penyampaian enam rekomendasi strategis, Glory juga menyampaikan kota selanjutnya yang akan menjadi tuan rumah KHI 2027 yakni Jakarta.
“Pada pengujung hari pertama kegiatan KHI Perhumas 2026 yang dinantikan adalah kota mana yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan KHI 2027. Untuk memperkokoh konsolidasi dan menyambut milestone penting untuk salah satu kota, izin Pak Ketum, kita akan mengumumkan tuan rumah penyelenggaraan KHI 2027 di Jakarta,” tutur Glory.
KHI berkontribusi memperkuat kapasitas dan kompetensi praktisi humas, membentuk narasi positif tentang Indonesia, dan menjadi ruang inovasi bagi generasi humas muda.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
