Kiprah Milenial di Pucuk Pemerintahan

Aspirasi Anak Muda

Namun melihat anak muda tidak hanya dari sisi demografi. Mereka juga memiliki aspirasi untuk menunjukkan kemudaannya yang berbeda dengan generasi tua. Seperti kata James Siegel dalam Solo in the New Order (1986) yang mencirikan remaja pada masa Orde Baru dengan selera pada musik pop dan gaya berpakaian.

Hal ini juga terungkap dari riset yang dilakukan IDN Research Institute. Dalam laporan berjudul “Indonesia Millenial Report 2019”, aktivitas anak muda Indonesia saat ini sangat dipengaruhi dunia digital. Dari kuliner, traveling, hingga mencari kerja dilakukan secara daring.

Tak hanya soal selera dan gaya hidup, aspirasi yang juga kentara di kalangan anak muda adalah di bidang politik. Permasalahan politik memang tidak menjadi fokus perhatian para milenial. Hal ini tidak lepas dari minat terhadap pemberitaan seputar gaya hidup, film, teknologi yang dekat dengan kehidupan mereka. Sementara isu politik dianggap berat, rumit, dan membosankan. Namun mereka memiliki pandangan politik sendiri, terutama menyangkut kehidupan keberagaman Indonesia, demokrasi, keamanan, serta pemberantasan korupsi.

Mereka juga mengapresiasi kinerja pemerintah—terutama di aspek telekomunikasi dan internet, pendidikan, transportasi publik, serta pembangunan infrastruktur. Tetapi dalam persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan, mereka berpandangan pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Terutama dalam menyediakan lapangan kerja yang layak, persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka.

Temuan IDN Research Institute tersebut mirip dengan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2017. Dalam survei kepada anak muda usia 17-29 tahun, sekitar 26 persen responden mengaku paling resah terhadap terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri.

Masalah lapangan kerja yang terbatas juga diungkapkan Suzanne Naafs dan Ben White dalam Intermediate Generations: Reflections on Indonesian Youth Studies (2012). Dalam studi tersebut, pendidikan generasi muda Indonesia lebih baik dibandingkan orang tuanya. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru sesuai kemampuan yang dimiliki para lulusan baru.

BPS mencatat, anak-anak muda yang menganggur paling banyak merupakan lulusan SMA dan perguruan tinggi. Masing-masing mencapai 17,4 persen dan 13,1 persen pada 2018. Oleh karena itu, fenomena pengangguran terdidik pun muncul di kalangan anak muda.

Anak muda juga identik dengan keinginan untuk melakukan perubahan. Ben White dalam Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia (2015) mengatakan, anak muda Indonesia adalah kelompok yang paling aktif terlibat dalam gerakan pembaruan di pemerintahan.

Keterlibatan aktif tersebut, menurut sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian, lantaran anak muda selalu ada di dalam masa peralihan. Mereka menghadapi dunia yang baru di tengah tatanan yang ada. Alhasil, mereka lebih memiliki kebebasan dalam menyatakan keresahan daripada generasi sebelumnya. “Sementara generasi yang lebih tua berada dalam suasana konflik, kebimbangan, dan ketimpangan,” kata Andi kepada Katadata.

Sayangnya, menurut White, tuntutan perubahan yang diinginkan anak muda seringkali gagal terwujud. Setelah gerakan atau agenda politik berakhir, pemerintah baru yang berkuasa melihat anak muda sebagai kendaraan politik yang seharusnya mendukung rezimnya, bukan lagi pemberontak. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya meredam aktivisme mereka.

Aksi mahasiswa dan pelajar sekolah menengah pada September dan Oktober 2019 pun berujung sama. Salah satu tuntutan rangkaian demonstrasi terbesar yang terjadi sejak 1998 itu adalah membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Revisi dianggap berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Mereka menuntut presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Presiden pun sempat memberikan janji untuk menerbitkan Perppu. Tapi setelah aksi mahasiswa berakhir, desakan itu seolah menguap. UU KPK hasil revisi kini telah berlaku dan Jokowi tak menerbitkan Perppu.

Berbagai keresahan dan isu yang diangkat anak-anak muda ini tidak bisa dianggap sebagai angin lalu yang dapat diabaikan. Bisa jadi berbagai keresahan ini memang merupakan persoalan yang ada di dalam masyarakat. 

Staf Milenial sebagai Representasi

Generasi milenial atau kalangan anak muda kini kembali mengisi sejumlah jabatan strategis di era pemerintahan Jokowi. Kehadiran mereka diharapkan menjadi penghubung presiden dengan anak-anak muda Indonesia. Namun apakah mereka telah merepresentasikan anak muda yang memiliki latar belakang berbeda-beda?

Andi Achdian menilai para milenial yang diangkat Presiden sebagai pembantunya di lingkaran istana tidak dapat disebut sebagai wakil anak-anak muda Indonesia. Dia beralasan, secara struktural mereka berasal lapisan elite di dalam masyarakat. Mereka memiliki pendidikan dan latar belakang keluarga pengusaha atau penguasa. “Itu membuat mereka jauh lebih punya peluang dibandingkan anak muda lainnya.”

Dia menambahkan, elitisme itu yang menjadi keraguan apakah mereka dapat memahami dan mewakili persoalan yang dihadapi masyarakat. Namun, hasilnya akan berbeda bila mereka mau keluar dari zona nyaman dan mampu mendengar keresahan anak-anak muda.

“Kemampuan untuk berhubungan dengan masyarakat itu yang diharapkan. Kalau tidak, sama saja dengan orang tua, cuma berani di lingkungan sendiri. Kalau ada masalah menyuruh anak buah. Tidak akan jadi apa-apa saya kira,” kata Andi yang juga redaktur pelaksana Jurnal Sejarah yang diterbitkan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Meski begitu, masuknya mereka ke lingkaran presiden menunjukkan anak muda sekarang memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sebab, usia tidak lagi dianggap sebagai batasan atau hambatan. Jika hal ini berlanjut pada periode berikutnya, maka merit system pun bisa berlaku di birokrasi Indonesia. “Ke depan, ukuran itu by merit, dengan kemampuan, bukan lagi pada hierarki. Siapa pun yang mampu, terlepas orangnya apa, silakan!”