Korut Tuduh DK PBB Punya Standar Ganda Bahas Uji Coba Rudal Hipersonik
Korea Utara (Korut) pada Minggu, 3 Oktober 2021, menuduh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerapkan standar ganda terhadap uji coba rudal terbarunya. Hal itu ditengarai oleh pertemuan darurat tertutup yang dilakukan Dewan Keamanan PBB pada 1 Oktober 2021 atas permintaan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain guna membahasa uji coba rudal tersebut.
Melansir Reuters, Pertemuan itu terjadi sehari setelah Pyongyang menembakkan rudal anti-pesawat yang baru dikembangkan dan merupakan serangkaian uji coba senjata lainnya. Pengetesan tersebut termasuk peluncuran rudal hipersonik yang sebelumnya tidak terlihat, rudal balistik, dan rudal jelajah dengan kemampuan nuklir potensial.
Pertemuan darurat PBB itu kemudian menyulut amarah negara pimpinan Kim Jong Un. Melalui kantor berita resmi KCNA, Jo Chol Su, Direktur Departemen Organisasi Internasional kementerian Luar Negeri Korut, mengatakan sikap PBB dan AS tersebut sebagai "perambahan liar" pada kedaulatannya dan "provokasi serius yang tidak dapat ditoleransi".
Jo menuduh PBB menerapkan standar ganda karena diam terhadap latihan militer gabungan AS dan uji senjata dengan para negera sekutu. Korut juga menuduh PBB berat sebelah lantaran menerima aksi AS tersebut sebagai kegiatan untuk "membela diri" terhadap Korut.
Selanjutnya Jo mengancam PBB atas konsekuensi sikap standar ganda karena telah menciderai kedaulatan Korut. Pyongyang berdalih bahwa uji coba senjatanya itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya seperti yang dilakukan negara-negara lain.
Sementara, Amerika Serikat mengkritik peluncuran uji coba nuklir Korut "mengganggu stabilitas" dan menimbulkan ancaman regional. Kendati demikian, AS menegaskan tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korut dan terus mendesak untuk melanjutkan negosiasi.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada 1 Oktober bahwa Washington tetap siap untuk membahas "berbagai masalah."
"Kami telah membuat proposal khusus untuk diskusi dengan Korut, tetapi belum menerima tanggapan hingga saat ini," kata Psaki.
