Sekitar 70% anggaran KKP akan digunakan untuk pelayanan publik dengan pengadaan barang dan jasa.
Diskusi Perikanan Bitung
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi, Jakarta, Selasa, (09/05) Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperingatkan peserta tender pengadaan barang dan jasa di kementeriannya agar tidak melakukan kecurangan. Sebab, dengan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang turun tahun depan, ia harus melakukan efisiensi.

APBN KKP pada 2018 sebesar Rp 7,28 triliun, turun sekitar 20% dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 9,13 triliun. "Para penyedia barang dan jasa harus turut berpartisipasi dalam wilayah bebas korupsi," kata Susi saat berpidato dalam sosialisasi program 2018 di Kantor KKP, Selasa (12/12).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Susi ingin agar anggaran di kementerian yang dipimpinnya terserap secara efektif, efisien, dan memiliki hasil yang jelas. "Utang tiap tahun bertambah karena inefisiensi anggaran tapi pertambahan pembangunan hanya sedikit," ujar Susi.

Perempuan kelahiran Pangandaran ini pun meminta jajarannya untuk mengurangi agenda rapat hingga diskusi yang tak penting. Pembatasan anggaran juga dilakukan agar para pejabat melakukan konsep good governance.

(Baca juga: KKP Bangun Dua Proyek Senilai Rp 28,96 Miliar di Pangandaran)

Ia mengingatkan supaya para pejabat KKP tidak menerima gratifikasi sehingga proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan secara transparan. Menurutnya, sekitar 70% anggaran akan digunakan untuk pelayanan publik dengan pengadaan barang dan jasa.

Susi juga akan mengarahkan anggaran untuk proyek-proyek padat karya, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Nantinya, saya ingin hasilnya bisa mempekerjakan minimal 500 orang, kepastiannya bisa dengan pendokumentasian yang tepat sehingga masyarakat bisa melihat," katanya.

Menurut Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendy Hardijanto, sosialisasi yang dilakukan lebih dulu dilakukan untuk percepatan realisasi program KKP. "Ini sesuatu yang baru pada tahun 2018, kami mulai perencanaan, term of references, dan dokumen tender di tahun yang sama," jelas Rifky.

(Baca juga: Indonesia dan Timor Leste Kerja Sama Tangkap Kapal Ilegal Tiongkok)

Ia mengungkapkan, kebiasaan yang terjadi mengakibatkan keterlambatan kesepakatan tender hingga tengah tahun. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan selama 2 hari dianggap bakal mengejar target pembangunan di awal tahun.

Michael Reily
Artikel Terkait
Nelayan minta diizinkan menggunakan cantrang selama dilakukan uji petik untuk mengetahui bahaya dari penggunaan alat tersebut.
Menteri Susi menilai, penenggelaman kapal akan terus dilakukan sementara Menko Luhut memerintahkan sebaliknya.
Menurut Susi, kegiatan KKP bukan cuma menenggelamkan kapal.