Demokrat Klaim Jadi Penentu Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2019

Dimas Jarot Bayu
26 Juli 2018, 19:32
Koalisi Gerindra Demokrat
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai berdiskusi tertutup di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7).

Partai Demokrat mengklaim sebagai penentu kemenangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 jika nanti koalisi terbentuk. Demokrat yakin memiliki berbagai keunggulan yang dapat menaikkan elektabilitas Prabowo ketika melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Manakala koalisi terbentuk dengan masuknya Demokrat, kami yakin bisa jadi penentu," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Kamis (26/7).

Didi mengatakan, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki pengalaman menjabat sebagai presiden selama dua periode, akan menjadi mentor yang baik bagi Prabowo.

Demokrat juga yakin dapat menambah basis pemilih Prabowo jika nantinya koalisi terbentuk. Sebab, Demokrat merupakan partai dengan suara keempat terbesar dalam Pemilu 2014. Demokrat berhasil memperoleh suara sebanyak 12.728.913 atau 10,19%.

"Elektabilitas Demokrat empat besar bisa jadi penentu di masa yang akan datang," kata Didi.

(Baca juga: Saling Serang Setelah SBY dan Jokowi Gagal Berkoalisi di Pilpres 2019)

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyatakan Demokrat memiliki basis massa yang cukup militan, terutama para pemilih SBY ketika menjabat pada 2004-2014.

Jika Prabowo memilih Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres, AHY dapat menggarap basis pemilih muda lantaran usianya yang belum mencapai 40 tahun.

"Kalau cawapresnya AHY, tentu membawa representasi fisik sebagai milenial," kata Emrus.

Untuk bisa semakin meningkatkan elektabilitas, Emrus menilai Prabowo juga harus mempertimbangkan menggarap basis massa mengambang. Menurutnya, saat ini terdapat 30-40% masyarakat yang belum menentukan pilihannya dalam Pilpres 2019.

Emrus menilai, massa mengambang tersebut umumnya merupakan pemilih rasional. Karenanya, Prabowo bersama koalisinya dinilai perlu menyusun program-program yang lebih jelas dan mampu melampaui program Jokowi selama menjabat.

Dia juga menyarankan Prabowo bisa memanfaatkan kelemahan program Jokowi saat ini dalam strategi pemenangannya. "Kalau poros Prabowo lakukan kajian secara ilmiah kelemahan-kelemahan tersebut dan memberi solusi yang terukur serta mensejahterakan rakyat, saya kira bisa untuk menarik pemilih yang belum mengambil keputusan ini," kata Emrus.

(Baca juga: Setahun Lobi Jokowi, SBY Sebut Banyak Rintangan untuk Berkoalisi)

Prabowo telah menyatakan membuka peluang bagi AHY untuk menjadi pendampingnya dalam Pilpres 2019. Menurut Prabowo, AHY merupakan sosok yang kapabel untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Kalau umpamanya dalam pertemuan nanti nama AHY muncul sebagai salah satu yang dibicarakan, saya harus katakan why not?" kata Prabowo usai bertemu SBY pada Selasa (24/7).

Prabowo menyatakan, AHY layak menjadi cawapres lantaran mampu berkomunikasi secara baik dengan generasi muda. Kemampuan tersebut, kata Prabowo, dapat menjadi modal AHY untuk menarik pemilih muda.

Terlebih, saat ini jumlah pemilih muda mendominasi daftar pemilih tetap dalam Pemilu 2019. Jumlah pemilih muda saat ini diperkirakan mencapai 70-80 juta atau 35-40% dari 139 juta pemilih. "Memang pemilih mayoritas adalah di bawah usia 40 tahun," kata Prabowo.

Selaian AHY terdapat empat nama cawapres yang akan mendampingi Prabowo yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat sekaligus kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan.

Penggodokan cawapres ini akan dibahas bersama pimpinan parpol koalisi pada beberapa hari ke depan. Pertemuan tersebut merupakan yang terakhir kalinya sebelum pendaftaran capres cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4 hingga 10 Agustus 2018.

Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...