Jabatan Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo dan Jokowi Dikritik
Tim kuasa hukum para pasangan calon di Pilpres 2019, baik Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maupun Joko Widodo-Ma'ruf Amin dihujani kritik. Pasalnya, ada tiga anggota tim kuasa hukum dari kedua paslon yang kini masih menjadi bagian dari pemerintah pusat dan daerah.
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai status ketiganya yang menjadi advokat namun tetap menjadi bagian pemerintah pusat dan daerah, tidak etis. Menurut Ray, mereka tidak bisa melakukan hal tersebut lantaran bertentangan dengan Undang-undang Advokat.
"Yang tegas, jadi lawyer profesional atau tetap berada di pemerintahan daerah," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (13/6).
Dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, sosok yang dikritik ialah Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana. Selain berstatus sebagai advokat, Bambang masih menjabat sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
(Baca: Pengamat Yakin MK Bakal Netral dalam Sidang Gugatan Prabowo-Sandiaga)
Sedangkan Denny adalah dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Meski rektor perguruan tinggi tersebut menyatakan Denny telah nonaktif, namanya tetap tercatat sebagai dosen di sana. Selain itu, Denny disebut menjabat sebagai salah satu anggota tim seperti TGUPP di Kalimantan Tengah.
