Peneliti Indef Sebut Perbaikan Data Pangan Penting Guna Hentikan Impor
Syahrul Yasin Limpo resmi menjadi Menteri Pertanian menggantikan Amran Sulaiman dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dalam 100 hari pertamanya, Syahrul menyatakan akan fokus menyelesaikan masalah data pangan.
Menanggapi hal tersebut Peneliti Indef Rusli Abdullah mengapresiasi target 100 hari Menteri Sayhrul untuk membenahi data pangan. Data pangan yang valid akan menciptakan kebijakan di sektor pangan sinkron dengan kerja kementerian atau lembaga lainnya. Misalnya, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bulog.
"Koordinasi tersebut penting agar gadung terkait impor beras di tahun 2018 tidak terulang. Alhasil sekarang Bulog menanggung akibatnya, gudangnya didominasi beras impor," katanya dalam sebuah diskusi online, Sabtu (26/10).
Di sisi lain, BPS mencatat pada 2018, Indonesia surplus beras 2,85 juta ton. Perhitungan ini diperoleh dengan metode estimasi luas baku tanaman padi dengan Kerangka Sampling Area.
(Baca: Tak Lagi Jadi Menteri, Amran Tuding BPS Gunakan Data Mafia )
Namun demikian, terkait dengan target membenahi data pangan selama 100 hari menurut Rusli perlu diperjelas kembali apa yang dimaksud pembenahan itu. Apakah hanya menarik data pangan dalam satu direktori/one way access, agar data tidak bersearak, atau melakukan estimasi ulang seperti yang dilakukan pada komoditas padi atau beras.
