Naik 100%, Iuran Peserta BPJS Kesehatan Masih di Bawah Keekonomian
Pemerintah resmi menaikkan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan mulai awal tahun depan. Meski naik hingga 100%, BPJS Kesehatan menyebut besaran iuran tersebut masih dibawah harga keekonomiannya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru diterbitkan pemerintah sebenarnya berfungsi untuk merasionalkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut pun menurut dia, sebenarnya masih dibawah harga keekonomiannya.
"Bisa dikatakan besaran iuran ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Jadi jangan dibilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/11).
(Baca: Iuran Naik, Sri Mulyani Segera Bayar Rp 14 Triliun ke BPJS Kesehatan)
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta mandiri kelas 1 seharusnya sebesar Rp 274.204 per bulan, kelas 2 sebesar Rp 190.639 per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp 131.195 per bulan. Namun, hasil perhitungan tersebut dinilai masih terlalu tinggi bagi masyarakat.
Adapun dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang baru diteken Jokowi akhir bulan lalu, iuran peserta mandiri kelas 1 ditetapkan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas 2 naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Besaran iuran tersebut sesuai dengan usulan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti tergambar dalam databooks di bawah ini.
