Cegah Warga Mudik, Kemensos Siapkan 200 Ribu Paket Sembako
Kementerian Sosial telah menyiapkan 200 ribu paket sembako yang bakal didistribusikan kepada warga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Paket tersebut akan diberikan untuk para perantau yang ada di Jabodetabek.
Imbauan mudik sebelumnya kerap diserukan, guna mencegah penyebaran virus corona ke daerah lain. “Dalam waktu dekat ada sebanyak 200 ribu paket sembako yang akan didistribusikan ke wilayah Jabodetabek,” kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo udai rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/3).
(Baca: Jaga Daya Beli saat Wabah Corona, Pemerintah Percepat Cairkan Bansos)
Doni mengatakan, pembagian 200 ribu paket sembako tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, distribusi 200 ribu paket sembako juga bakal melibatkan perangkat desa dan unsur terkait lainnya.
Hal ini bertujuan agar pembagian 200 paket sembako tersebut bisa tepat sasaran.“Kepala desa atau lurah, termasuk RT atau RW untuk kiranya bisa memberikan masukkan, siapa masyarakat yang perlu mendapat prioritas,” kata dia.
Doni menegaskan, 200 paket sembako tersebut bukan merupakan program jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah.
(Baca: Pemerintah Sebut 56 Persen Masyarakat Tak akan Mudik demi Cegah Corona)
Sebelumnya, pemerintah pusat berencana menggelontorkan beragam bantuan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi masa sulit akibat pandemi virus corona. Bantuan antara lain diberikan dalam bentuk bantuan tunai melalui peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja yang mulai dicairkan pada April 2020.
Pemerintah juga menggratiskan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan diskon tarif sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan golongan 900 VA selama tiga bulan. “(200 ribu paket sembako) ini di luar program social safety net,” kata Doni.
(Baca: Bantuan Tunai Dinilai Lebih Efektif jadi Stimulus Atasi Dampak Corona)
Menteri Sosial Juliari Batubara sebelumnya mengatakan, pihaknya tengah menyusun bagaimana mekanisme yang tepat terkait pemberian bantuan sosial khusus bagi masyarakat yang memutuskan tetap berada di Jabodetabek. Menurutnya, pemerintah sedang mendata berapa banyak masyarakat yang akan diberikan bantuan sosial khusus tersebut.
Pendataan dilakukan agar bantuan tersebut tak tumpang tindih dengan kebijakan jaring pengaman sosial lainnya. "Kami minta agar paling lama dua minggu sudah bisa merealisasikan program bansos khusus di DKI Jakarta yang besaran dan mekanismenya akan dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, dan Gubenur," kata Juliari.
