Pemerintah Sebut Faktor Ekonomi Salah Satu Alasan Terapkan Normal Baru
Penerapan tatanan normal baru (new normal) yang dilakukan pemerintah tak hanya mempertimbangkan risiko penularan virus corona Covid-19 saat ini. Mereka juga melihat indikator ekonomi dalam mengambil kebijakan tersebut.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan ada beberapa indikator yang jadi perhatian pemerintah. Beberapa di antaranya proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), aspek ketenagakerjaan, hingga indeks keterkaitan sektor.
“Itu adalah hal yang penting untuk memulihkan kegiatan sosial ekonomi," kata Wiku di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (10/6).
(Baca: Kembali Cetak Rekor, Positif Corona di RI Melonjak 1.241 Kasus)
Wiku juga menyarankan penutupan sementara terhadap daerah yang masuk zona merah dan dampak ekonominya rendah. Sementara itu, wilayah zona merah atau tingkat penularan tinggi, namun punya dampak ekonomi tinggi bisa membuka sektor-sektor yang esensial.
Meski demikian hal itu dapat diberlakukan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Penerapan protokol kesehatan tetap kunci utamanya," kata Wiku.
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo sebelumnya mengatakan, ada 228 kabupaten/kota yang sudah bisa menerapkan tatanan normal baru di Indonesia. Ini karena daerah itu sudah masuk dalam zona hijau dan zona kuning.
Rinciannya, 92 kabupaten/kota masuk zona hijau, sedangkan 136 kabupaten/kota telah memasuki zona kuning. "Ini 44% dari total kabupaten/kota secara nasional,” ujar Doni dikutip dari situs covid19.go.id, Selasa (9/6).
Pemerintah juga akan kembali membuka sembilan sektor ekonomi di tengah pandemi corona. Sektor tersebut adalah pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang.
Doni mengatakan, sembilan sektor tersebut akan dibuka kembali karena memiliki risiko penularan corona yang rendah. “Namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan,” kata Doni.
(Baca: Jumlah Dokter Paru Terbatas, Pemerintah Fokus Pencegahan Corona)
