Bagikan Rice Cooker Gratis, Konsumsi Listrik Ditargetkan Naik 140 GWh
Pemerintah akan membagikan rice cooker gratis tahun ini. Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) Bagi Rumah Tangga sebagai dasar hukum program ini.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan program ini berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 gigawatt-jam (GWh), yang setara dengan kapasitas pembangkitan 20 megawatt (MW).
Konsumsi 140 GWh ini berasal dari pembagian 500 ribu unit rice cooker pada 2023 ini. Jisman juga menyebut program ini juga berpotensi menghemat konsumsi LPG sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung 3 kilogram (kg).
"Program ini akan bermanfaat kepada pelanggan yang dapat menurunkan sebagian biaya memasak yang sebelumnya menggunakan LPG. Untuk pemerintah, program ini dapat mengurangi subsidi impor LPG 3 kg. Bagi PLN program ini dapat meningkatkan penjualan listrik," kata Jisman dikutip dari keterangan resmi pada Senin (9/10).
Jisman menerangkan bahwa program pemberian AML di tahun 2023 merupakan insentif kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu.
"Tujuan program ini adalah menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal dan berkelanjutan. Selain itu program ini bertujuan mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih," ujar Jisman.
Upaya Pemerintah Mengatasi Oversupply Listrik
Pembagian rice cooker gratis merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi listrik. Seperti diketahui saat ini PLN tengah mengalami oversupply atau kelebihan pasokan listrik yang sangat besar. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa hingga akhir 2022, PLN mengalami oversupply sekitar 6 GW.
“Kami memang menghadapi oversupply. Di Pulau Jawa selama 12 bulan ini (2022) ada penambahan kapasitas sekitar 7 GW sedangkan penambahan demand-nya hanya sekitar 1,2-1,3 GW,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR medio Februari 2023.
