Bahlil Ungkap Alasan RI Bentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis (BMKS) dilakukan agar Indonesia bisa mengatur harga sumber daya alam (SDA) yang diproduksi di Indonesia. Bahlil menyebut selama ini harga komoditas diatur oleh negara lain.

Rencana pembentukan BMKS ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

“Dengan bursa komoditas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, diharapkan seluruh komoditas SDA kita yang kita hasilkan, ya kita sendiri yang mengatur harganya,” kata Bahlil saat ditemui usai acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, Rabu (19/8).

Menurutnya harga komoditas yang diatur oleh negara lain merupakan kondisi yang hanya menguntungkan pihak lain. Pemerintah menginginkan agar seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia diatur seutuhnya oleh negara dengan harga keekonomian yang baik.

Dia menyontohkan, pengaturan harga yang dimaksud terjadi pada batu bara. “Selama ini harganya diatur negara lain. Ketika kita mengetatkan (produksi) untuk menjaga suplai dan demand, harganya mulai bagus. Artinya selama ini memang ada potensi permainan kan?” ujarnya.

Bahlil menyebut pemerintah akan melakukan apapun untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Meskipun muncul respon ketidak setujuan dari sejumlah pihak.

Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Langkah itu sebagai tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang sudah dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Presiden menyebut rencana itu sudah dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

“Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Jika bekerja dengan baik, pada 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dia menyampaikan, selama puluhan tahun Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya. 

Kendati demikian, kata Prabowo, hasil alam yang keluar dari perut bumi Indonesia itu harganya justru ditentukan oleh bursa komoditas negara lain. Padahal negara itu tidak memiliki komoditas tersebut. Menurutnya, hal ini tidak masuk akal, dan tidak mengerti konsep ilmu ekonomi semacam itu.

“Kalau mereka (pihak luar) tidak mau bayar harga yang kita pasang, tidak usah beli. Lebih baik komoditas nikel, timah, emas, batu bara kita, gas kita, minyak kita semuanya di tanah untuk anak cucu kita,” ujarnya. 

Pemerintah telah menargetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR dan diterbitkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.