Apa respons Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, terkait rencana perubahan posisi BKPM?

Rosan menyatakan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan menunggu arahan resmi terkait rencana perubahan posisi BKPM. Ia menegaskan bahwa BKPM tetap akan eksis dan pihaknya akan melaksanakan keputusan pemerintah, termasuk apabila perubahan dituangkan dalam Perpres.

Siapa yang melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, dan apa tujuan dibentuknya kementerian koordinator baru tersebut?

Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Kementerian Koordinator ini dibentuk sebagai respons terhadap kondisi geopolitik global, terutama gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah yang mempercepat kebutuhan transisi ke energi bersih.

Bagaimana Bahlil mengaitkan sektor ESDM dengan agenda hilirisasi, dan apa mandat utama Satgas Transisi Energi yang dipimpinnya?

Bahlil menjelaskan bahwa sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyumbang sekitar 90% total investasi hilirisasi, sehingga koordinasi antara Kemenko Hilirisasi dan Kementerian Investasi menjadi penting. Sebagai Ketua Satgas Transisi Energi, ia memimpin upaya mempercepat implementasi energi bersih, termasuk pembangunan PLTS dan elektrifikasi sepeda motor listrik berbahan bakar fosil.

Nasib Kementerian Hilirisasi-BKPM di Bawah Bahlil, Bakal Dihapus?

Oleh Nur Hana Putri Nabila

6 Oktober 2026, 12:03

Youtube Kadin Indonesia

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani memberikan pidato kunci dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Kempinski, Jakarta, Selasa (6/10).

Membuat ringkasan dengan AI

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani merespons soal rencana perubahan posisi Kementerian Hilirisasi/BKPM yang nantinya akan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

“Kami menunggu arahan aja,” kata Rosan saat ditemui di Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Kempinski, Jakarta, Selasa (6/10).

Saat ditanya apakah perubahan tersebut akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres), Rosan mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah.

Meski begitu, CEO Danantara itu juga menyebut BKPM nantinya akan tetap ada. “Iya lah,” kata Rosan.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Kepresidenan, Kamis (1/10).

Bahlil merupakan tokoh yang pertama kali menjabat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, karena jabatan tersebut baru ada di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun Ketua Umum Partai Golkar ini belum menjelaskan lebih lanjut, daftar kementerian atau lembaga apa saja yang akan dibawahinya.

Merespons Kondisi Geopolitik

Bahlil menyebut Kementerian Koordinator baru ini dibentuk untuk merespons kondisi geopolitik global. Perang di Iran yang menyebabkan seretnya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah membuat desakan transisi energi semakin kencang.

“(Kemenko ini) penting karena kita tahu dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu, konstelasi dinamika ekonomi dunia yang juga menuntut terjadinya energi bersih,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Kamis (1/10).

Menurut Bahlil, sektor ESDM masih berkaitan erat dengan agenda hilirisasi karena sekitar 90% total investasi hilirisasi berada di sektor tersebut. Adapun ke depannya, kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang secara koordinatif akan berada di bawah kementerian koordinator tersebut.

Sementara itu, Maret lalu, Presiden Prabowo juga telah mendapuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Transisi Energi. Satgas ini memiliki mandat di antaranya mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan seperti PLTS dan elektrifikasi sepeda motor listrik berbahan bakar fosil.