Bahlil Sebut BP BUMN Berpotensi di Bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

16 Oktober 2026, 16:59

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./kye

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Menteri ESDM melaporkan hasil pertemuan dengan utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri ESDM Rusia kepada Presiden Prabowo Subianto, antara lain mengenai Indonesia akan mendapat pasokan minyak mentah Rusia serta kerja sama pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional.

Membuat ringkasan dengan AI

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membocorkan salah satu isi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur terkait Kementerian Koordinator yang dia pimpin. Dia mengatakan Badan Pengaturan (BP) BUMN berpotensi di bawah pimpinannya.

“Insyaallah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kementerian Kemenko Hilirisasi ya,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jumat (16/10).

Selain BP BUMN, dia menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga akan berada di bawah naungannya. Tak hanya itu, dia juga memberi sinyal bahwa Kementerian Perindustrian juga akan berada di bawah komandonya.

Bahlil pagi ini telah melaksanakan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak. Rapat yang dilakukan di Kementerian ESDM ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan rapat tersebut memang membahas Kemenko Hiltrans yang baru berdiri per 1 Oktober 2026.

Bahlil mengatakan rapat tersebut sifatnya hanya koordinasi biasa, bertujuan untuk mendorong bagaimana penciptaan nilai tambah, peningkatan PNBP, dan meningkatkan devisa di tengah kondisi global yang tidak menentu.

“Saya meminta dukungan dari mereka semua, dari abang-abang saya, dari tim semua agar ini bisa kita lakukan, termasuk dengan urusan ketahanan energi dan transisi energi. Saya pikir itu rapatnya,” ujarnya.

Tujuan Pembentukan Kemenkohiltrans

Bahlil sebelumnya mengungkapkan Kementerian Koordinator baru ini dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk merespons kondisi geopolitik global. Perang di Iran yang menyebabkan seretnya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah membuat desakan transisi energi semakin kencang.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Kepresidenan, Kamis (1/10). Bahlil merupakan tokoh yang pertama kali menjabat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, karena jabatan tersebut baru ada di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“(Kemenko ini) penting karena kita tahu dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu, konstelasi dinamika ekonomi dunia yang juga menuntut terjadinya energi bersih,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Kamis (1/10).

Menurutnya Presiden memandang penting bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program prioritas yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi sebagai komitmen dari Paris Agreement.

“Ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.