Prabowo Sebut Ada Tambang Ilegal Keruk 6 Ton Emas Senilai Rp 15 T per Tahun

Presiden Prabowo Subianto mengatakan terdapat sebuah tambang mineral emas di Indonesia yang sudah beroperasi tanpa izin atau ilegal selama delapan tahun. Tambang tersebut mampu memproduksi 500 kilogram emas setiap bulannya.

“Berarti satu tahun bisa 6 ton (emas). (Nilainya) US$ 800 juta atau hampir Rp 15 triliun,” kata Prabowo dalam malam puncak HUT ke 15 Partai Nasdem di Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Prabowo mengatakan pengoperasian tambang ilegal merupakan salah satu perampokan kekayaan negara. Sebab, tambang tersebut tidak membayar pajak, royalti ataupun melaporkan kegiatannya.

Dia menyebut nilai Rp15 triliun sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ribuan sekolah. Tahun ini pemerintah telah menargetkan perbaikan 67-70 ribu sekolah. 

Jika biaya perbaikan dihitung secara rata Rp 1 miliar per sekolah, maka dengan nilai produksi tambang ilegal tersebut setahun bisa menambah anggaran untuk perbaikan 15 ribu sekolah lagi.

“Kita punya 368 ribu sekolah, kalau kita mampu perbaiki 70 ribu sekolah, lumayan,” ujarnya.

Pencabutan Izin

Terkait penanganan pertambangan, pemerintah terakhir kali telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari di Papua. Hal itu dilakukan setelah perusahaan tersebut terbukti melakukan pembukaan tambang di kawasan hutan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). 

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kepmen BKPM) Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026. Ketetapan itu membatalkan IUP Operasi Produksi Mineral Logam Emas dan Mineral Pengikutnya (DMP) milik PT Kristalin Ekalestari. 

Keputusan pencabutan ini menindaklanjuti rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta permohonan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 9 Oktober 2026. Permohonan tersebut merujuk pada Surat Rekomendasi Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH Nomor R-2070/PKH-RAH/08/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.

Menteri Investasi Rosan Roeslani, menyampaikan hasil verifikasi lapangan Satgas PKH di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menunjukkan PT Kristalin Ekalestari terbukti melakukan pembukaan tambang di dalam kawasan hutan tanpa PPKH, baik di dalam maupun di luar wilayah izin usahanya. 

“Kepatuhan terhadap hukum adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar. Setiap aktivitas usaha pertambangan di Indonesia harus beroperasi sesuai koridor hukum, memegang persetujuan lingkungan dan kehutanan yang sah, serta menghormati batasan konsesi yang telah ditetapkan," kata Rosan dalam siaran pers pada Jumat (23/10).

Pencabutan izin tersebut mengakibatkan seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Kristalin Ekalestari seluas 3.500 hektare (ha) dikembalikan kepada penguasaan negara untuk diserahkan kepada penguasaan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Meski izin pertambangannya dicabut, PT Kristalin Ekalestari tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih tertunggak. Perusahaan juga harus menyelesaikan tanggungan fasilitas kepabeanan atau impor peralatan dan mesin apabila ada, serta memenuhi seluruh hak ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT Kristalin Ekalestari merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan emas dan pengolahan logam mulia. Kegiatan pertambangan emasnya berlokasi di kawasan Sungai Musairo, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 

Lokasi tambang tersebut berjarak sekitar 60 kilometer (km) dari pusat Kota Nabire, Selain menjalankan kegiatan eksplorasi dan pertambangan hingga emas di Nabire, perusahaan juga menjalankan pemurnian emas untuk menghasilkan produk logam mulia. 

Perusahaan turut mencantumkan perdagangan emas sebagai salah satu lini bisnisnya. Situs resmi perusahaan mengklaim kapasitas volume produksi tahunan fasilitas pemurnian lebih dari 2,5 ton.