Penumpang Berkaos Partai Boleh Naik TransJakarta Selama Tak Kampanye
Buat ringkasan dengan AI
PT TransJakarta memastikan penumpang yang menggunakan kaos partai politik naik ke bus selama tidak melakukan kampanye.
"Kalau menggunakan kaos atau baju partai habis acara kegiatan kita bolehkan, sejauh tidak melakukan orasi atau pembagian alat peraga kampanye (APK)," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan penggunaan kaos partai oleh penumpang masih diperbolehkan sebagai langkah mendukung masyarakat yang akan melakukan kegiatan politik menggunakan transportasi publik Adapun atribut lainnya seperti spanduk hingga bendera yang dibawa penumpang harus disimpan atau dilipat saat menaiki transportasi tersebut.
"Kami larang keras melakukan pembagian stiker atau APK, itu tidak boleh," ujarnya.
Yuza menegaskan, PT TransJakarta menegakkan netralitas bagi karyawan dan pelanggan menjelang Pemilu 2024 demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama.
"Semua karyawan Transjakarta sudah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen kita sebagai penyelenggara netralitas publik," katanya
Selain karyawan, pihaknya juga menggandeng mitra perusahaan termasuk operator untuk turut menjaga netralitas selama pemilu. Pramusapa dan tim lainnya di TransJakarta juga rutin mengecek armada dari stiker dan APK lainnya.
TransJakarta juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat setempat untuk memastikan halte yang terhubung dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) steril dari APK.
"Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa menjaga netralitas baik di bus, halte, dan area kerja lain," tuturnya.
Sebelumnya, ramai kabar bahawa TransJakarta melarang penumpang menggunakan kaos partai naik ke transportasi tersebut. Namun, hal tersebut dibantah.
Manajemen PT TransJakarta sebelumnya juga mengomentari kritik terkait stiker Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang terpasang di sejumlah halte. Menurut TransJakarta, hal tersebut masih wajar dan sesuai aturan yang berlaku.
"Menurut kami itu hal yang wajar sebagai pimpinan daerah untuk mengajak semua masyarakat menjaga situasi aman dan kondusif untuk menyambut pesta demokrasi," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza dalam paparan kinerja TransJakarta 2023 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/1).
