Hutama Karya: Pembayaran Tol Tanpa Setop Belum Cocok di Pulau Sumatra
PT Hutama Karya menyebut, sistem transaksi nontunai nirsentuh multi lane free flow atau MLFF belum cocok digunakan di Jalan Tol Trans Sumatra. MLFF akan mulai diterapkan di jalan tol domestik pada Oktober 2024.
Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan sistem MLFF cocok digunakan pada jalan tol dengan volume lalu lintas atau VLL tinggi atau setidaknya 25.000 per hari. Budi mencatat VLL di JTTS sejauh ini masih di bawah 20.000 per hari.
"Sistem pembayaran kartu uang elektronik membuat antrean panjang dalam tol di Pulau Jawa. Kalau tol seperti di Pulau Sumatra kurang cocok karena lalu lintasnya masih kecil," kata Budi di Gedung DPR, Selasa (2/7).
Budi juga menilai teknologi MLFF saat ini masih memerlukan sedikit perbaikan. Meski demikian, Budi mengaku telah mempersiapkan dua ruas tolnya untuk menggunakan sistem MLFF, yakni Tol Jakarta Outer Ring Road seksi S dan Tol Akses Tanjung Priok.
Proyek MLFF dikerjakan oleh PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS. Sistem yang ditawarkan RITS menggunakan teknologi sistem navigasi satelit global atau global navigation satellite system atau GNSS.
Teknologi GNSS akan menentukan lokasi pengguna jalan tol bersamaan dengan proses map-matching di sistem utama RITS. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif dan menarik saldo pengguna jalan tol melalui Cantas.
Kepala BPJT Miftachul Munir sebelumnya mengatakan, masa transisi sistem MLFF berlangsung selama tiga tahun hingga 2027. Namun, masa transisinya akan diterapkan jika uji coba MLFF di Jalan Tol Bali Mandara memenuhi kriteria yang disepakati semua pemangku kepentingan.
"Masih terdapat beberapa hal teknis yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk penyempurnaan implementasi selama masa uji coba," kata Miftachul kepada Katadata.co.id, Rabu (20/12).
Saat ini masih ada hal teknis yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk memastikan Badan Usaha Jalan Tol tidak kehilangan pendapatan. "Selain itu, perbaikan tersebut diperlukan agar pengguna jalan tol tidak mendapatkan kesulitan dalam bertransaksi," ujarnya.
