Anggaran Pangan di Pemerintahan Prabowo Tertinggi Sejak 2020

Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun depan naik 7,9% secara tahunan menjadi Rp 124,4 triliun. Anggaran pangan di masa pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu menjadi yang terbesar setidaknya sejak 2020.

Buku II Nota Keuangan 2025 menuliskan sebagian besar atau 35,5% anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan sebagai subsidi pupuk senilai Rp 44,15 triliun. Subsidi pupuk menjadi bagian dari anggaran belanja non-kementerian yang mencapai Rp 61,07 triliun.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Jokowi mengatakan penguatan pertahanan, keamanan, dan kemandirian pangan menjadi strategi utama jangka menengah. Kepala Negara mendorong pemerintahan selanjutnya untuk memabngun infrastruktur di bidang pangan.

Tujuan utama ketahan pangan pada tahun depan adalah peningkatan produktivitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan menjaga Nilai Tukar Petani pada rentan 115% sampai 120%. Badan Pusat Statistik mendata NTP per Juni 2024 mencapai 118,77%.

"Target tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka penguatan ketahanan pangan," seperti tertulis dalam Nota Keuangan 2025.

Secara rinci, pemerintah telah menyiapkan tujuh langkah kebijakan untuk mencapai target tersebut, yakni:

• Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan;
• Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, seperti pupuk, benih, alat, dan pestisida;
• Pembangunan infrastruktur pertanian;
• Penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan;
• Perbaikan rantai distribusi hasil pertanian;
• Penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani; dan
• Penguatan program perikanan budidaya

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berencana meminta tambahan pagu anggaran tahun depan hingga lebih dari enam kali lipat dari pagu indikatif yang disetujui Kementerian Keuangan sebesar Rp 8 triliun. Amran meminta anggaran Kementerian Pertanian pada tahun depan mencapai Rp 59,7 triliun.

Amran menjelaskan, sebanyak 48,41% atau Rp 25 triliun dari usulan tambahan anggaran bertujuan untuk mencetak 1 juta hektare sawah pada tahun depan. Ia menekankan, usulan anggaran tambahan tersebut merupakan bentuk dukungan program pemerintahan selanjutnya, yakni mencetak setidaknya 4 juta hektare sawah hingga akhir 2029.

"Kementerian Pertanian akan mengusulkan adanya tambahan anggaran mendukung Asta Cita presiden terpilih, khususnya untuk cetak sawah 1 juta hektare senilai Rp 25 triliun," Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kamis (20/6).

Ia mengatakan, pagu indikatif 2025 Kementerian Pertanian yang disetujui Kemenkeu dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mencapai Rp 8,06 triliun. Ia mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 26,4 triliun karena dinilai akan membatasi program Kementan.

Anggaran tambahan terbesar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai Rp 9 triliun. Capaian tersebut diakui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp 6 triliun.

"Dengan demikian, anggaran Kementerian Pertanian menjadi Rp 34,7 triliun atau bisa kembali seperti anggaran yang pernah dialokasikan pada 2015," katanya.