Kementerian PUPR Temui Perusahaan Hungaria Bahas Proyek Bayar Tol Tanpa Berhenti
Membuat ringkasan dengan AI
Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali bertemu dengan perusahaan Hungaria Roatex Ltd untuk membahas negosiasi skema operasional proyek bayar tol tanpa berhenti alias Multi Lane Free Flow (MLFF).
Roatex Ltd melalui anak usaha PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS menjadi Badan Usaha Jalan Tol alias BUJT yang memenangkan proyek bayar tol tanpa berhenti atau MLFF.
Sistem MLFF membuat transaksi di gerbang tol diganti dari kartu uang elektronik menjadi aplikasi Cantas yang terhubung dengan dompet elektronik. RITS menggunakan teknologi sistem navigasi satelit global atau global navigation satellite system (GNSS).
Teknologi GNSS akan menentukan lokasi pengguna jalan tol dan memproses map-matching di sistem utama RITS. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif dan menarik saldo pengguna di aplikasi Cantas.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, negosiasi itu membahas hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, ia tidak memerinci topik pembahasan yang dimaksud.
"Sistem yang digunakan dalam MLFF tidak berubah, namun kami harus berhati-hati dalam proses pembayaran pertama dalam sistem MLFF," kata Rachman di Gedung DPR, Rabu (21/8).
Ia juga menekankan bahwa proses transaksi dalam MLFF tidak akan melibatkan dana negara sama sekali. Oleh karena itu, pemerintah akan berkolaborasi dengan BUJT untuk memastikan kesiapan adopsi skema pembayaran nirsentuh ini.
Pelaksana tugas alias Plt Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso sebelumnya menetapkan proyek MLFF dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Alasannya yakni:
1. PSN diperlukan karena implementasi MLFF memerlukan koordinasi dengan beberapa otoritas dan lembaga keuangan.
Penyelesaian proyek MLFF juga perlu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia alias BI, dan perbankan. Kemenko Perekonomian dapat menjadi lembaga yang mengoordinasikan kebutuhan proyek MLFF.
2. PSN merupakan dukungan pemerintah dalam proyek Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha atau KPBU
“Tugasnya sama seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memberikan memberikan penjaminan pemerintah ke suatu proyek," kata Susiwijono di Jakarta Pusat, Selasa (14/5).
Susiwijono menyampaikan, proyek MLFF seluruhnya didanai oleh investasi pemerintah Hungaria US$ 300 juta atau Rp 4,49 triliun. Menurut dia, sistem ini akan mulai dibangun dan diimplementasikan tahun ini.
"Teknologi ini akan meningkatkan pengalaman pengguna jalan tol karena tidak perlu mengantri membayar tarif tol. Sistem ini secara bertahap akan diterapkan di seluruh jalan tol," ujarnya.
