Menteri Basuki Optimistis Target Tiga Juta Rumah dapat Tercapai di Era Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono optimistis target pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat tercapai di Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Optimisme ini muncul seiring rencana Prabowo memecah Kementerian PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Berdasarkan paparan Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menggunakan anggaran hingga Rp 53 triliun pada tahun depan. Angka tersebut diyakini dapat mengurangi kebutuhan atau backlog rumah yang kini mencapai 9,9 juta unit.
"Saya kira pemisahan antara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu bagus sekali. Jadi, Kementerian Perumahan dapat lebih fokus menekan angka backlog rumah," kata Basuki di kantornya,Jumat (4/10).
Presiden Jokowi memiliki program 1 juta unit rumah selama pemerintahannya. Kementerian PUPR mendata, total rumah yang terbangun pada 2015-2024 mencapai 10,2 juta unit. Dengan kata lain, rata-rata rumah yang terbangun pada periode tersebut adalah 1,02 juta rumah.
Namun, pemerintah membangun 1,6 juta unit rumah atau 15,68% dari total rumah terbangun 2015-2024 dengan anggaran negara.
Mayoritas atau lebih dari 93% rumah yang dibangun pemerintah dilakukan melalui program Pembangunan Baru Rumah Swadaya.
Mayoritas pembangunan rumah tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan tunai senilai Rp 35 juta per unit. Secara rinci, Rp 30 juta dipakai sebagai komponen pembangunan rumah, sementara itu Rp 5 juta digunakan sebagai upah pekerja konstruksi program tersebut.
Basuki sebelumnya menyampaikan salah satu permasalahan backlog yang diatasi adalah mengisi perumahan subsidi yang belum dihuni sampai sekarang.
Berdasarkan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang, total ketersediaan rumah subsidi secara nasional mencapai 723,6 ribu unit per tanggal 30 Mei 2024. Sementara itu, angka kebutuhan rumah subsidi hanya 203,8 ribu orang.
Adapun rencana untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat dikemukakan oleh Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyampaikan rencana tersebut dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Jakarta pada Sabtu (31/8).
Hashim menjelaskan Prabowo sudah setuju untuk mendirikan Kementerian Perumahan Rakyat seperti yang sebelumnya sempat dimiliki Indonesia. Ia bahkan menyebut anggaran untuk kementerian b3aru tersebut telah dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim yang juga merupakan adik dari Prabowo di Jakarta Pusat, awal bulan lalu.
