Parlemen Korsel Serukan Pemakzulan Presiden Yoon Usai Kisruh Darurat Militer

Anggota parlemen Korea Selatan menyerukan pemakzulan Presiden Yoon setelah darurat militer dicabut. Koalisi anggota parlemen dari partai oposisi berencana mengusulkan RUU pemakzulan Yoon pada Rabu (4/12) yang harus diloloskan dalam waktu 72 jam.

"Parlemen harus fokus untuk segera menangguhkan urusan presiden untuk meloloskan RUU pemakzulan secepatnya," Hwang Un-ha, salah satu anggota parlemen dalam koalisi tersebut mengatakan kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters. 

Seorang pejabat presiden mengatakan, kepala staf dan sekretaris senior Yoon menawarkan pengunduran diri secara massal.

Yoon mengumukan darurat militer melalui siaran TV tadi malam, beralasan perlunya mempertahankan negara dari Korea Utara yang bersenjata nuklir dan pasukan anti-negara pro-Utara, serta melindungi tatanan konstitusionalnya yang bebas. Namun,  ia tidak menyebutkan ada ancaman khusus.

Kekacauan terjadi saat pasukan berhelm naik ke gedung parlemen melalui jendela yang pecah dan helikopter militer melayang di atas kepala para anggota parlemen. Para ajudan parlemen menyemprotkan alat pemadam kebakaran untuk mendorong mundur para tentara, dan para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di luar.

Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan bahwa media dan penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer. Namun, dalam beberapa jam setelah deklarasi tersebut, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, dengan suara bulat meloloskan mosi yang mengharuskan darurat militer dicabut, termasuk semua 18 anggota yang hadir dari partai Yoon. Presiden kemudian membatalkan deklarasi tersebut.

Para pengunjuk rasa di luar Majelis Nasional berteriak dan bertepuk tangan. "Kami menang!" teriak mereka, dan seorang demonstran memukul drum.

Lebih banyak protes diperkirakan akan terjadi pada Rabu (4/12) dengan koalisi serikat pekerja terbesar di Korea Selatan, Konfederasi Serikat Pekerja Korea, berencana untuk mengadakan rapat umum di Seoul dan bersumpah untuk mogok kerja sampai Yoon mengundurkan diri.

Kedutaan Besar AS mendesak warga negara AS di Korea Selatan untuk menghindari daerah-daerah tempat protes berlangsung, sementara beberapa perusahaan besar termasuk Naver Cor dan LG Electronics Inc  menyarankan karyawan untuk bekerja dari rumah.

Pasar keuangan bergejolak dengan saham Korea Selatan jatuh sekitar 2% pada Rabu pagi, sedangkan won stabil diperdagangkan sekitar 1.418 terhadap dolar setelah jatuh ke level terendah dalam dua tahun.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank Korea Rhee Chang-yong mengadakan pertemuan darurat semalam. Mereka berjanji untuk menopang pasar jika diperlukan. "Kami akan menyuntikkan likuiditas tak terbatas ke dalam saham, obligasi, pasar uang jangka pendek serta pasar valas untuk sementara waktu hingga semuanya sepenuhnya normal," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Berdasarkan informasi dua pelaku pasar, otoritas valuta asing Korea Selatan diduga menjual dolar AS di pasar dalam negeri pada Rabu pagi untuk membatasi penurunan won.

Oposisi utama Partai Demokrat meminta Yoon, yang telah menjabat sejak tahun 2022, untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan atas deklarasi darurat militer, yang pertama di Korea Selatan sejak tahun 1980.

“Bahkan jika darurat militer dicabut, dia tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan. Jelas terlihat di seluruh negeri bahwa Presiden Yoon tidak dapat lagi menjalankan negara secara normal,” kata anggota senior DPR dari Partai Demokrat Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan.

Majelis Nasional dapat memakzulkan presiden jika lebih dari dua pertiga anggota parlemen memberikan suaranya. Sidang kemudian diadakan oleh pengadilan konstitusi, yang dapat mengonfirmasinya dengan suara enam dari sembilan hakim.
Partai Yoon menguasai 108 kursi di badan legislatif yang beranggotakan 300 orang.

Jika Yoon mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menggantikannya sebagai pemimpin hingga pemilihan umum baru diadakan.

“Korea Selatan sebagai negara berhasil menghindari peluru, tetapi Presiden Yoon mungkin telah menembak kakinya sendiri,” kata Danny Russel, wakil presiden lembaga pemikir Asia Society Policy Institute di Amerika Serikat.

Krisis di negara yang telah menerapkan demokrasi sejak tahun 1980-an, dan merupakan sekutu AS serta ekonomi utama Asia, menimbulkan kekhawatiran internasional.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambut baik keputusan Yoon untuk mencabut penarikan darurat militer. “Kami berharap adanya perbedaan pendapat politik diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Korea Selatan menampung sekitar 28.500 tentara Amerika sebagai warisan Perang Korea 1950-1953. Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa pembicaraan tentang penahanan yang direncanakan dan latihan gabungan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat ditunda.

Yoon meraih kemenangan dalam pemilihan presiden paling ketat dalam sejarah Korea Selatan pada tahun 2022, memicu gelombang ketidakpuasan atas kebijakan ekonomi, skandal, dan perang gender. Namun, ia tidak populer, dengan peringkat kepuasan yang hanya mencapai 20% selama berbulan-bulan.