Implementasi Zero ODOL Efektif Pasca Lebaran, Izin Usaha Pelanggar Bisa Dicabut

Kementerian Perhubungan berencana menerapkan kebijakan peniadaan truk obesitas atau Zero over domension overload (ODOL) setelah Lebaran 2025. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengaku memberikan kelonggaran lantaran arus distribusi barang pada bulan ini cukup tinggi.

Walau demikian, Dudy menyampaikan pihaknya mulai menindak truk ODOL sejak bulan lalu. Hal tersebut dinilai penting untuk memberikan sinyal kepada pelaku industri bahwa pemerintah serius dalam menerapkan Zero ODOL.

"Kami sudah meminta kepada Kementerian Investasi untuk diberikan kewenangan mencabut izin usaha pelaku yang menggunakan truk ODOL, khususnya apabila terjadi kecelakaan dengan korban jiwa akibat truk ODOL," kata Dudy di Jakarta, Rabu (5/2).

Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menemukan 49% kecelakaan di jalan bebas hambatan disebabkan oleh truk. Padahal, truk hanya mengambil porsi 12% dari total kendaraan yang melalui jalan tol.

Mayoritas atau 87% jenis kecelakaan yang terjadi di jalan tol adalah tabrakan depan belakang yang melibatkan truk. Salah satu penyebab jenis kecelakaan tersebut adalah lambatnya kecepatan truk karena menyalahi ketentuan dimensi dan muatan.

Untuk memberantas truk ODOL, Dudy berencana mengunjungi beberapa pemerintah provinsi selama Ramadan 2025. Salah satu agenda kunjungan tersebut adalah mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk tegas dalam melakukan pengujian KIR pada truk dan angkutan barang.

Seperti diketahui, uji KIR adalah pemeriksaan teknis kendaraan bermotor untuk memastikan kendaraan tersebut layak dan aman digunakan di jalan raya. Untuk diketahui, sanksi bagi pelaku yang tidak melakukan uji KIR adalah peringatan tertulis hingga pencabutan izin.

"Kami akan terus melakukan operasi setelah Lebaran 2025 untuk mengingatkan kembali pada para pengusaha transportasi agar mengurangi jumlah truk ODOL," katanya.

Pengawasan Truk ODOL

Badan Pusat Statistik mendata total truk yang beroperasi di dalam negeri mencapai 6,09 juta unit pada akhir 2023. Hampir 50% atau lebih dari 3 juta truk mengaspal di Pulau Jawa dengan provinsi terbanyak ditemukan di Jakarta yang mencapai 802.601 unit.

Pada saat yang sama, Dudy menilai posisi jembatan timbang saat ini sudah tidak ideal dalam menekan jumlah truk ODOL, sebab hanya ada di jalan arteri. Oleh karena itu, Dudy berencana melakukan pengawasan truk ODOL dengan beberapa teknologi selain jembatan timbang.

Dudy memberikan sinyal pihaknya akan bekerja sama dengan PT Jasa Marga Tbk dalam mengawasi truk ODOL di jalan tol. Menurutnya, operator jalan tol dapat mengidentifikasi truk ODOL, namun tidak dapat memberikan sanksi kepada oknum di jalan tol.

"Kalau kami tilang di jalan tol, konsekuensinya barang yang diangkut harus diturunkan di jalan tol. Kami memang perlu memberlakukan metode lain di mana ada efek jera ke penyelenggaran angkutan darat," katanya.