Delman dan Becak Akan Diberikan Insentif Agar Tak Beroperasi saat Mudik Lebaran
Ringkasan
- Muhaimin Iskandar mengkritik penurunan target bauran energi baru terbarukan (EBT) oleh pemerintah, dari 23% menjadi 17-19% pada 2025.
- Cak Imin menekankan pentingnya meningkatkan bauran EBT dan mengimplementasikan pajak karbon untuk mengatasi krisis iklim, yang sayangnya ditunda oleh pemerintah.
- Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa bauran energi Indonesia masih didominasi batu bara (40,46%) dan minyak bumi (30,18%), sementara EBT hanya berkontribusi 13,09%.
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Perhubungan mengungkapkan adanya rencana pemberian insentif bagi kendaraan tradisional seperti delman dan becak untuk tidak beroperasi selama Lebaran 2025. Pemberian insentif tersebut rencananya akan diberikan untuk delma dan becak yang ada di Jawa Barat.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan rencana ini tercetus dalam pertemuan bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kedua pihak fokus membahas terkait pasar tumpah dan angkutan tradisional.
Dia mengatakan beroperasinya angkutan tradisional tersebut saat Lebaran 2025 berpotensi membuat perjalanan mudik tersendat. Namun pemerintah perlu memberikan kompensasi jika mereka dilarang beroperasi.
“Kendaraan tradisional seperti delman dan becak harusnya diberikan insentif sehingga mereka tidak perlu beroperasi sepanjang dua minggu. Hal ini diharapkan dapat memperlancar arus mudik Lebaran,” kata Dudy saat ditemui di Jakarta pada Rabu malam, (5/3).
Dudy mengatakan insentif ini rencananya akan diberikan menggunakan anggaran pemerintah daerah, dalam hal ini Jawa Barat. Namun dia tidak merinci skema penghitungan serta jumlah angkutan tradisional yang menerima insentif, karena hal tersebut berada di ranah Pemda Kabupaten/Kota Jawa Barat.
“Mungkin mereka sedang menghitung,” ujarnya.
Kendati demikian, Dudy menyebut potensi jenis insentif yang diberikan yakni pemerintah daerah akan mengganti jumlah pendapatan masyarakat pemilik angkutan tradisional selama mereka beroperasi.
“Jumlahnya kami belum tahu berapa yang akan diberikan. Misalnya sekian ratus ribu per hari (pendapatannya), maka jumlah tersebut yang akan diganti oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Dudy menyebut rencana ini juga akan dibicarakan kepada pemimpin daerah lain, seperti Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.
