BPJT Tunda Kenaikan Tarif 13 Ruas Tol Demi Kelancaran Mudik Lebaran 2025
Membuat ringkasan dengan AI Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 13 ruas jalan tol yang seharusnya mengalami penyesuaian tarif. Namun, pemerintah menunda kenaikan tersebut guna mendukung kelancaran mudik lebaran 2025.
Kepala BPJT Miftachul Munir menjelaskan bahwa mayoritas ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif dimiliki oleh PT Jasa Marga Tbk. Selain itu, terdapat dua ruas tol yang tidak dioperasikan oleh Jasa Marga tetapi juga akan mengalami penyesuaian tarif, yaitu Tol Soreang-Pasir Koja dan Tol Tangerang-Merak.
"Namun, saya dipanggil Menteri Pekerjaan Umum setelah ada arahan presiden soal stimulus Ramadan 2025, dalam hal ini diskon tarif tol," ujar Munir di Jakarta, Jumat (21/3).
Munir menjelaskan bahwa diskon tarif tol diperlukan agar arus pemudik tidak menumpuk pada hari tertentu. Oleh karena itu, operator jalan tol sepakat memperpanjang masa diskon dari empat hari menjadi delapan hari selama Angkutan Lebaran 2025.
Sebelumnya, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menyampaikan bahwa pemberian diskon tarif tol sebesar 20% merupakan strategi perusahaan dalam mengatasi lonjakan kendaraan selama Angkutan Lebaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendistribusikan volume lalu lintas dan menghindari kemacetan.
"Kalau VCR lebih dari 0,8, kondisi jalan bisa macet total. Akhirnya, kami justru tidak bisa mengoptimalkan lonjakan kendaraan selama Angkutan Lebaran 2025 untuk masuk ke jalan tol kami," ujar Lisye di Jakarta, Rabu (19/3).
Jasa Marga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% selama delapan hari, dengan rincian:
- Mudik Lebaran 2025: 24-27 Maret
- Arus Balik Lebaran 2025: 3-4 April dan 8-9 April
Lisye menegaskan bahwa kebijakan diskon ini merupakan program tahunan perusahaan. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan potensi pendapatan yang hilang akibat diskon, karena fokus utama perusahaan adalah menjaga angka Volume Capacity Ratio (VCR) agar tidak lebih dari 0,7 untuk memastikan operasional jalan tol tetap optimal.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui bahwa dalam empat tahun terakhir, penyesuaian tarif tol sempat tertunda akibat pandemi.
"Empat tahun terakhir kan ada pandemi. Namun, saya akan bertanggung jawab kalau penundaan penyesuaian tarif tol dinilai melanggar peraturan," kata Basuki di kantornya, Jumat (4/10/2024).
Basuki juga menyampaikan bahwa pada pemerintahan selanjutnya, kepastian investasi jalan tol akan lebih baik, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menunda penyesuaian tarif.
"Selama empat tahun hampir semua orang mendapat Bantuan Langsung Tunai dan tarif listrik tidak naik, masa tarif tol naik?" katanya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
