Mentan Amran: Beras Rusak di Bulog Bakal Dialihkan untuk Pakan Ternak

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan beras di gudang Bulog yang tidak layak konsumsi akan dialihkan sebagai pakan ternak. Ia berencana untuk memeriksa kualitas sekitar  30 ribu ton beras yang tercatat telah turun mutu.

“30 ribu ton ini kami cek. Kalau ini tidak layak, ini untuk pakan ternak agar tetap punya harga,” kata Amran dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (9/10).

Ia menyampaikan stok beras di gudang Bulog saat ini berada di kisaran 3,7 juta-3,8 juta ton. Amaran menilai kualitas mutu beras di Gudang Bulog dapat masih aman untuk enak bulan ke depan.

“Sekarang beras 3,7 juta – 3,8 juta ton. Serapan dalam negeri itu 3 juta ton lebih sekarang. Kemudian yang selebihnya kalau itu katakanlah 6 bulan, itu masih aman,” ujar Amran.

Pada forum tersebut, Amran mengumumkan percepatan capaian target swasembada beras dapat terlaksana dalam dua bulan ke depan. Capaian ini lebih cepat dari rencana awal yang menargetkan swasembada beras terwujud dalam empat tahun.

Amran Sulaiman menyampaikan produksi gabah nasional hingga saat ini mencapai 33,1 juta ton. Ia memperkirakan total produksi hingga akhir tahun bisa mencapai 34,3 juta ton. Volume ini meningkat dari 30 juta ton pada tahun sebelumnya.

“Mudah-mudahan dua bulan atau kurang lebih tiga bulan ke depan, Indonesia tidak impor beras lagi. Kita akan swasembada,” ujarnya.

Menurut Amran cerita pemerintah dalam mempercepat target swasembada beras. Ia mengatakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mewujudkan swasembada dalam waktu empat tahun. Namun, target tersebut kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, dan terakhir direvisi kembali menjadi satu tahun.

“Target Pak Presiden kepada kami saat dilantik yaitu empat tahun harus swasembada pangan, khususnya beras. Setelah 21 hari, targetnya berubah jadi tiga tahun, dan setelah 45 hari, berubah lagi menjadi satu tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan faktor percepatan target swasembada beras berasal dari reformasi regulasi sektor pangan. Satu di antaranya yakni pemerintah membongkar sekitar 145 aturan yang selama ini menghambat distribusi pupuk ke petani.

“Regulasi yang mengikat ada 145. 12 Menteri harus paraf juga harus diketahui 38 Gubernur dan 514 Bupati dan Wali Kota se-Indonesia baru pupuk tiba di lapangan,” kata Amran.

Amran mengatakan pemerintah telah memangkas rantai birokrasi penyaluran pupuk menjadi lebih sederhana menjadi tiga tahapan, yakni dari Kementerian Pertanian langsung ke produsen, lalu ke petani.