Panggilan Zulhas Kembali Diabaikan Sejumlah Menteri, Rakor Neraca Pangan Batal

Mela Syaharani
16 Desember 2025, 17:06
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Presiden di kawasan Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Menteri Sekretaris Negara
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Presiden di kawasan Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan terkait isi pembahasan Presiden bersama sejumlah menteri dan Kepala BGN, salah satunya terkait dengan penanganan polemik Makan Bergizi Gratis.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) kembali menunda penetapan neraca komoditas pangan 2026. Hal ini disebabkan karena sejumlah menteri tidak menghadiri agenda rapat pada Selasa (16/12).

Ini merupakan kali kedua rapat penetapan neraca komoditas pangan diskors. Kejadian dan alasan serupa juga terjadi pada pekan lalu, Selasa (9/12). Saat itu, seluruh menteri yang diundang bahkan tidak hadir.

Kemenko Pangan mengagendakan Rapat Koordinasi Terbatas untuk neraca komoditas pangan 2026 kedua kalinya di Ruang Rapat Utama pada pukul 14.00, Selasa (16/12). Rapat ini rencananya dipimpin Menko Bidang pangan Zulkifli Hasan ini, seharusnya dihadiri oleh sejumlah menteri.

Mulai dari Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Lembaga National Single Window

Akan tetapi berdasarkan pantauan Katadata, dalam agenda rapat hari ini hanya dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Zulhas memasuki ruang rapat dan berakhir sekitar pukul 15.00. Ia enggan menjelaskan apa saja hasil rapat kali ini, dia langsung menyerahkannya pada Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono untuk menginformasikan kepada wartawan.

Tatang menyebut hasil rapat yang bisa dirincinya kali ini hanya terkait beras. Dia menyebut pemerintah telah menolak usulan importasi beras industri sebanyak 380.952 ton. Tatang mengatakan Indonesia akan memenuhi kebutuhan beras industri dari dalam negeri.

“Ada usulan untuk beras kebutuhan industri, karena kami sanggup untuk memenuhi (dari dalam negeri) sehingga usulan dari perindustrian sementara tidak kami berikan dulu,” kata Tatang saat ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas terkait Neraca Komoditas Pangan di kantor Kemenko Pangan, Selasa (16/12).

Berdasarkan keterangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) jenis beras industri yang dimaksud yakni beras menir untuk kebutuhan industri tepung beras dan bihun. Dia memastikan Indonesia bisa swasembada beras pada tahun depan.

“Pokoknya beras kita sudah swasembada dan tidak ada importasi,” ujarnya.

Tatang mengatakan hingga saat ini dirinya hanya bisa menjelaskan terkait beras. Rincian terkait neraca komoditas pangan lainnya seperti gula, garam ataupun gandum belum bisa dirincikan sebab rapat penetapannya belum dihadiri menteri terkait.

“(Penetapannya) belum, masih ditunda sampai Menteri Perindustrian dan Menteri KKP hadir,” ucapnya.

Tatang menyebut Kementerian akan kembali mengagendakan rapat penetapan neraca komoditas pangan pada pekan depan.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Mela Syaharani

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...