Israel Ancam Tolak Visa Perwakilan PBB Masuk Gaza
Otoritas Penyiaran Israel melaporkan sejak konflik Hamas-Israel mulai, permintaan dari staf PBB untuk masuk Gaza terus meningkat. Namun, Israel akan mempertimbangkan untuk menyetujui permintaan visa masuk yang diajukan oleh pegawai PBB tersebut. Ini buntut dari pernyataan PBB yang terkesan menyalahkan Israel.
Israel mengancam menolak permohonan visa PBB. Namun hingga kini, Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai larangan pegawai PBB masuk Gaza. PBB sendiri sejauh ini belum menemukan hambatan dalam mendapatkan persetujuan visa.
Negara ini sepertinya kesal akibat ucapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan sebelumnya pertemuan antara Utusan Khusus PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian. Israel marah kepada Guterres setelah menyatakan serangan Hamas terhadap Israel terjadi tanpa alasan, yakni akibat 56 tahun pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.
"Mereka melihat tanah mereka terus-menerus dijarah oleh pemukiman dan kekerasan; perekonomian mereka terhambat; penduduknya mengungsi dan rumah mereka dirobohkan. Harapan mereka mengenai adanya solusi politik untuk penderitaan mereka sudah lenyap," kata Guterres.
Ucapan Guterres itu membuat Gilad Erdan, duta besar Israel di PBB, menyatakan negaranya akan memberi pelajaran kepada PBB. "Akibat ucapan dia (Sekjen PBB), kami akan menolak mengeluarkan visa untuk wakil-wakil PBB," kata Erdan kepada Army Radio.
"Kami sudah menolak visa untuk Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths," kata Erdan.
Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut karena pernyataannya disalahtafsirkan selama mengikuti pertemuan Dewan Keamanan PBB. Kepada wartawan di Markas PBB di New York pada Rabu (25/10),
Guterres mengatakan bahwa pernyataannya ditafsirkan seolah-olah dia membenarkan tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Malah, dia bilang justru sebaliknya.
Dia mengutuk keras teror yang dilakukan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023, yang disebutnya sebagai tindakan mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya tidak ada yang dapat membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan penculikan warga sipil, atau peluncuran roket terhadap sasaran sipil.
"Saya juga dengan jelas menyatakan, dan saya kutip: Namun, penderitaan rakyat Palestina tidak bisa membenarkan serangan mengerikan yang dilakukan Hamas," kata Guterres.
Ia merasa perlu meluruskan kesalahpahaman terkait pernyataannya dan menegaskan posisinya terhadap semua aspek krisis di Timur Tengah. Dia juga menerima kritik dari Israel setelah mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa warga Palestina telah menjadi sasaran pendudukan yang menyesakkan selama 56 tahun.
