PBB: Seperempat Penduduk Gaza Terancam Kelaparan
Sedikitnya 576.000 orang di Jalur Gaza atau seperempat dari populasi terancam mengalami kelaparan. Seorang pejabat senior bantuan PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa kelaparan yang meluas menjadi hampir tak terelakkan jika dunia tidak mengambil tindakan.
"Sangat sedikit yang bisa dilakukan selama permusuhan terus berlanjut dan sementara ada risiko bahwa mereka akan menyebar ke daerah-daerah yang penuh sesak di selatan Gaza. Oleh karena itu, kami mengulangi seruan kami untuk melakukan gencatan senjata," kata Ramesh Rajasingham, Direktur Koordinasi Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, seperti dikutip Reuters, Rabu (28/2).
Satu dari enam anak di bawah usia 2 tahun di Gaza utara menderita malnutrisi akut dan kekurangan gizi. Sementara itu, hampir 2,3 juta orang di daerah kantong Palestina tersebut bergantung pada bantuan makanan yang "sangat tidak memadai" untuk bertahan hidup.
Rajasingham mengatakan bahwa PBB dan kelompok-kelompok bantuan menghadapi banyak hambatan hanya untuk memasukkan sedikit pasokan makanan ke Gaza. Ini termasuk penutupan penyeberangan, pembatasan pergerakan dan komunikasi, prosedur pemeriksaan yang berat, kerusuhan, jalan yang rusak dan persenjataan yang belum meledak.
"Israel berkomitmen untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza," kata Wakil Duta Besar Israel untuk PBB Jonathan Miller. Ia menambahkan bahwa keterbatasan jumlah dan kecepatan bantuan tergantung pada kapasitas PBB dan lembaga-lembaga lainnya.
"Israel telah jelas dalam kebijakannya. Sama sekali tidak ada batasan, dan saya ulangi, tidak ada batasan jumlah bantuan kemanusiaan yang dapat dikirim ke penduduk sipil Gaza," kata Miller kepada Dewan Keamanan.
AS Desak Israel Buka Perbatasan untuk Bantuan Kemanusiaan
Amerika Serikat (AS) mendesak sekutunya, Israel, untuk tetap membuka penyeberangan perbatasan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan memfasilitasi pembukaan lebih banyak lagi penyeberangan. Hal ini diungkapkan Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada Dewan Keamanan.
