Dunia Internasional Dukung Vonis ICJ Terhadap Israel, Kecuali Amerika

Dunia internasional bereaksi terhadap vonis International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina melanggar hukum dan harus segera diakhiri. Beberapa negara meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel.

Pejabat Palestina memuji putusan pengadilan internasional sebagai momen penting dalam perjuangan mereka selama puluhan tahun untuk mendapatkan keadilan.

Israel dengan cepat mengutuk putusan ICJ pada Jumat (19/7), sementara sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), menkritik putusan itu sehari kemudian, Sabtu (20/7), setelah awalnya diam.

Meskipun tidak mengikat, putusan penasihat oleh 15 hakim ICJ menemukan bahwa Israel tidak memiliki hak atas kedaulatan atas wilayah yang diduduki, telah melanggar hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan dan menghalangi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Lebih lanjut, putusan tersebut menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut. Berikut reaksi beberapa negara di dunia:

Australia

Pemerintah Perdana Menteri Anthonny Albanese mengatakan bahwa mereka menghormati peran ICJ dalam menegakkan hukum internasional dan tatanan berbasis aturan.

“Kami ingin melihat langkah konkret yang diambil oleh Israel untuk menghentikan perluasan permukiman sebagai respons terhadap aktivitas ekstremis,” kata pemerintah Australia dalam sebuah pernyataan seraya menambahkan bahwa mereka masih mempertimbangkan secara saksama detail dari putusan itu.

Belgia

Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial: “Belgia akan selalu mendukung penghormatan terhadap hukum internasional

Brazil

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa putusan tersebut meneguhkan perlunya solusi dua negara, dengan negara Palestina yang merdeka dan layak yang hidup berdampingan dengan Israel, dalam kedamaian dan keamanan, di dalam perbatasan tahun 1967, yang meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Bolivia

Kementerian Luar Negeri meminta PBB dan negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza dan menjamin hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Bolivia memutuskan hubungan dengan Israel pada hari-hari awal perang dan kemudian menjadi negara Amerika Latin pertama yang mendukung kasus genosida terpisah yang diajukan terhadap Israel oleh Afrika Selatan di ICJ.

Mesir

Kementerian Luar Negeri meminta Israel untuk segera mengakhiri pendudukan, menghentikan semua kegiatan permukiman baru, dan mengevakuasi semua permukiman yang ada.

Kementerian juga mendesak pihak-pihak internasional untuk menghormati dan melaksanakan pendapat penasihat ICJ, membantu rakyat Palestina dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan berupaya untuk mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang mereka alami.

Islandia

Kementerian Luar Negeri mengatakan putusan ICJ jelas. “Pendudukan Israel yang berkelanjutan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah melanggar hukum, begitu pula kegiatan permukimannya. Islandia meminta Israel untuk menghentikan semua kegiatan yang melanggar hukum internasional,” katanya.

Amerika Serikat

Pemerintahan Presiden Joe Biden, yang sering menekankan tatanan berbasis aturan, mengkritik putusan tersebut meskipun mengakui bahwa permukiman Israel tidak konsisten dengan hukum internasional.

“Kami khawatir bahwa luasnya pendapat pengadilan akan mempersulit upaya untuk menyelesaikan konflik dan mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi yang sangat dibutuhkan dengan dua negara yang hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan,” kata Departemen Luar Negeri AS kepada Reuters.

Indonesia

Pemerintah Indonesia mengatakan putusan itu menjawab aspirasi Indonesia dan seluruh masyarakat internasional dalam memberikan keadilan bagi Palestina.

“Indonesia meminta Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan untuk memenuhi permintaan pengadilan dengan mempertimbangkan cara yang tepat dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri kehadiran ilegal Israel di Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri.

Irlandia

Menteri Luar Negeri Michael Martin mengatakan dia akan bekerja dengan mitra di UE dan PBB untuk melihat bagaimana kita sekarang dapat melaksanakan pendapat otoritatif pengadilan ini untuk mengakhiri ... kehadiran ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Qatar

Kementerian Luar Negeri mengatakan putusan ICJ “mencerminkan ketentuan hukum internasional yang tinggi yang harus dihormati”.

Ia menegaskan kembali “posisi tegas Qatar terhadap keadilan perjuangan Palestina dan keharusan moral untuk mendukung hak-hak sah rakyat Palestina yang bersaudara”.

Yordania

Menteri Luar Negeri Ayman Sadadi mengatakan: “Impunitas Israel harus diakhiri. Kejahatan perangnya harus dihentikan. Israel harus dimintai pertanggungjawaban.”

Kuwait

Kementerian Luar Negeri negara Teluk itu meminta masyarakat internasional untuk melaksanakan “tugas hukum, politik, dan moralnya guna mencapai aspirasi rakyat Palestina yang bersaudara untuk mendirikan negara merdeka dan menghentikan agresi terhadap Gaza”.

Liechtenstein

Misi kerajaan Eropa di PBB mengatakan bahwa ICJ “menempatkan supremasi hukum di pusat penyelesaian sengketa internasional”.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan semua Negara berdasarkan [putusan] tersebut, khususnya untuk memastikan penerapan penuh hak untuk menentukan nasib sendiri,” katanya pada X.

Malaysia

Malaysia memuji putusan penting tersebut. “Malaysia menyerukan kepada semua negara untuk memaksa Israel mematuhi putusan ICJ dan segera mengakhiri dukungan mereka kepada Israel dalam melanjutkan pendudukan ilegalnya di Palestina,” katanya.

Norwegia

Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide menyebut putusan ICJ sangat jelas. “Kebijakan dan praktik Israel harus dianggap sebagai pencaplokan sebagian besar Wilayah Palestina yang Diduduki, dan melanggar hukum internasional,” tulisnya di X.

Spanyol

Madrid mengatakan putusan itu “mencakup pernyataan penting tentang ilegalitas pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan permukiman, di antara aspek-aspek lainnya”.

“Pemerintah mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk mempertimbangkan kesimpulan laporan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat dalam hal ini,” katanya.

Slovenia

Kementerian Luar Negeri meminta Israel “untuk mematuhi tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional” sebagaimana ditetapkan dalam pendapat ICJ.

Afrika Selatan

Menteri Hubungan dan Kerja Sama Internasional Ronald Lamola mengatakan putusan itu “menegaskan posisi lama Afrika Selatan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina tetap melanggar hukum menurut hukum internasional”.

“Sekarang ada kewajiban hukum tambahan bagi semua negara untuk mengakhiri keterlibatan dalam tindakan ilegal Israel dan bertindak untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Inggris Raya

Pemerintahan Buruh yang baru dibentuk mengatakan bahwa mereka “menghormati independensi ICJ” dan sedang mempertimbangkan putusan tersebut sebelum memberikan tanggapan resmi.

Kementerian Luar Negeri menambahkan bahwa Inggris “sangat menentang perluasan permukiman ilegal dan meningkatnya kekerasan pemukim”.

Uni Emirat Arab

UEA, yang menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel pada tahun 2020, “menyambut baik” putusan tersebut.

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa mereka “menolak semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah status historis dan hukum wilayah Palestina yang diduduki dan semua praktik yang bertentangan dengan resolusi tentang legitimasi internasional yang mengancam eskalasi dan ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas”.

Arab Saudi

Kerajaan menyambut baik putusan tersebut sambil menekankan “perlunya mengambil langkah-langkah praktis dan kredibel untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif bagi perjuangan Palestina”.

Turki

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa masyarakat internasional “wajib mengambil sikap tegas dan tegas untuk mengakhiri praktik ilegal Israel”.