Israel Berencana Gunakan Pendapatan Pajak Palestina untuk Bayar Utang Listrik

Israel berencana untuk menggunakan pendapatan pajak Otoritas Palestina (PA) untuk membayar utang PA senilai hampir 2 miliar shekel atau setara Rp 8,9 triliun kepada Perusahaan Listrik Israel (IEC).

Pendapatan pajak yang dimaksud adalah uang yang dikumpulkan Israel dari barang-barang yang melewati wilayahnya menuju Tepi Barat. Sesuai kesepakatan antara Israel dan Palestina, uang ini seharusnya diserahkan kepada Otoritas Palestina yang berkantor di Ramallah, Tepi Barat.

Namun, alih-alih mentransfer dana tersebut secara langsung, Israel berencana menggunakan sebagian dari uang itu untuk membayar utang listrik yang belum dilunasi oleh Palestina.

Sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza, Smotrich menahan dana 800 juta shekel yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi di Gaza. Dana yang dibekukan itu kini disimpan di Norwegia.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mengatakan, nominal uang yang akan dialihkan untuk membayar utang Palestina kepada IEC sebesar 1,9 miliar shekel.

“Prosedur ini diterapkan setelah sejumlah tindakan anti-Israel, termasuk pengakuan sepihak Norwegia atas negara Palestina,” kata Smotrich kepada para menteri kabinet pada Minggu (12/1).

Smotrich menganggap utang Otoritas Palestina kepada IEC menyebabkan pinjaman besar dengan bunga tinggi, merusak kredit IEC, dan pada akhirnya membebani warga Israel.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan Palestina menyetujui pelepasan sebagian dana dari akun yang telah disimpan sejak Januari lalu dengan saldo 1,5 miliar shekel. Mereka juga mengatakan pelepasan dana tersebut merupakan respons bentuk hukuman terkait dukungan keuangan pemerintah untuk Gaza.

Sebagai bagian dari kesepakatan Israel-Palestina, 767 juta shekel dari dana yang disimpan di Norwegia akan digunakan untuk membayar perusahaan bahan bakar Israel selama beberapa bulan mendatang. Jumlah yang sama akan digunakan untuk melunasi utang listrik yang terhutang oleh perusahaan distribusi Palestina kepada IEC.

Smotrich menentang pengiriman dana kepada Otoritas Palestina yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji pegawai. Ia juga menuduh PA mendukung serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

Saat ini, PA hanya membayar 50-60% dari gaji pegawai. Israel juga memotong dana yang setara dengan jumlah pembayaran ‘syahid’, yaitu pembayaran PA kepada keluarga militan dan warga sipil yang tewas atau dipenjara oleh otoritas Israel.

Kementerian Keuangan Palestina menyatakan masih ada sekitar 2,1 miliar shekel yang kini ditahan oleh Israel. Sehingga total dana yang dibekukan mencapai lebih dari 3,6 miliar shekel pada 2024.

Israel, menurut mereka, mulai memotong rata-rata 275 juta shekel per bulan dari pendapatan pajaknya sejak Oktober 2023. Jumlah itu setara dengan alokasi bulanan pemerintah untuk Gaza.

“Hal ini semakin memperburuk krisis keuangan, karena pemerintah terus mentransfer alokasi ini langsung ke rekening pegawai negeri di Gaza,” kata Kementerian Keuangan Palestina.

Pihak kementerian juga melaporkan tengah bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan pelepasan dana itu secepat mungkin.