Pemerintah Bulgaria Bubar Usai Didemo Rakyatnya, Siapa yang Memegang Kendali?

Pemerintah Bulgaria beserta jajaran kabinet memutuskan untuk melengserkan diri ketika masa kepemimpinan mereka belum mencapai satu tahun. Perdana Menteri (PM) Rosen Zhelyazkov sendiri baru menjabat sebagai PM Bulgaria pada Januari 2025.

Keputusan itu merupakan tanggapan atas gelombang protes warga di jalanan yang berlangsung berminggu-minggu. Para warga menentang kebijakan ekonomi serta kegagalan pemerintah memberantas korupsi.

Rosen Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri pemerintah lewat siaran televisi nasional. Pidato itu muncul hanya beberapa menit sebelum parlemen memulai pemungutan suara atas mosi tidak percaya. Zhelyazkov mengambil langkah ini kurang dari tiga pekan sebelum Bulgaria dijadwalkan bergabung dengan zona euro pada 1 Januari.

Zona euro adalah kelompok negara Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro sebagai alat pembayaran resmi. Kawasan ini dibentuk untuk mempermudah transaksi ekonomi, memperkuat integrasi finansial, dan menstabilkan pasar di antara negara-negara anggotanya.

Zhelyazkov menjelaskan pihak koalisi pemerintah telah berkumpul untuk membahas kondisi politik terkini sekaligus berupaya mengurai sejumlah tantangan yang melanda pemerintah. Dari pembahasan tersebut, seluruh anggota koalisi sepakat bahwa keputusan terbaik adalah mengundurkan diri.

Pada Rabu malam (10/12), ribuan warga Bulgaria memenuhi jalan-jalan di Ibu Kota Sofia dan puluhan kota lainnya. Mereka turun ke jalan untuk memprotes maraknya korupsi serta kegagalan pemerintahan.

“Kami memahami bahwa protes ini menolak arogansi dan kesombongan. Ini bukan protes sosial, tetapi protes tentang nilai,” kata Zhelyazkov, sebagaimana diberitakan oleh Reuters pada Jumat (12/12).

Mayoritas demonstran berasal dari kalangan profesional muda di perkotaan yang mendukung penuh langkah Bulgaria bergabung dengan zona euro. Mereka ingin negaranya semakin terhubung dengan arus utama Eropa.

Pemerintah Zhelyazkov pada pekan lalu menarik kembali rancangan anggaran 2026. Ini menjadi anggaran pertama yang disusun dengan menggunakan mata uang euro. Langkah itu diambil setelah gelombang protes menolak rencana kenaikan iuran jaminan sosial dan pajak dividen yang dirancang untuk menutup kebutuhan belanja negara.

“Kekuasaan berasal dari rakyat. Kami mendengar suara warga. Tuntutan mereka adalah agar pemerintah mundur, dan itulah situasi saat ini. Energi publik ini harus kita dukung dan dorong," ujar Zhelazkov

Hingga kini, Bulgaria masih memegang status sebagai negara termiskin sekaligus salah satu yang paling rentan korupsi di antara anggota Uni Eropa. Adapun Bulgaria mulai tergabung di Uni Eropa sejak 2007.

Bagaimana Pemegang Kendali Pemerintah Sekarang?

Presiden Rumen Radev akan menugasi partai-partai di parlemen untuk mencoba membentuk pemerintahan baru. Jika upaya itu kembali buntu, ia akan menunjuk kabinet sementara sampai pemilu baru dapat diselenggarakan.

Dengan pengunduran diri tersebut, rangkaian prosedur konstitusional langsung berjalan. Presiden Roumen Radev bakal memulai proses dengan menggelar konsultasi bersama seluruh fraksi di parlemen guna menilai peluang pembentukan kabinet baru.

Melansir pemberitaan Sofiaglobe (11/12), Presiden Roumen Radev wajib memberikan mandat pertama kepada GERB-UDF, koalisi terbesar di parlemen. GERB adalah partai tengah-kanan pimpinan Boyko Borissov yang menjadi kekuatan politik dominan dalam satu dekade terakhir.

Sedangkan Uni Kekuatan Demokratik atau Union of Democratic Forces (UDF) merupakan merupakan salah satu aliansi politik tertua di Bulgaria. Mandat ini menjadi kesempatan awal bagi blok terbesar untuk mencoba membentuk pemerintahan baru sebelum diberikan kepada kelompok lain.

Jika upaya pertama tidak membuahkan hasil, mandat berikutnya akan berpindah ke Continue the Change – Democratic Bulgaria (CC-DB), yakni koalisi yang menjadi kekuatan terbesar kedua di parlemen.

Apabila koalisi ini juga gagal membentuk pemerintahan, Presiden Roumen Radev memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan fraksi mana yang akan menerima mandat ketiga sebagai peluang terakhir sebelum negara menuju pemilu baru.

Apabila mandat ketiga juga tidak menghasilkan pemerintahan, Presiden Roumen Radev wajib menunjuk seorang perdana menteri sementara untuk memimpin kabinet teknokratis. Setelah itu, ia harus menetapkan tanggal pemilu baru yang biasanya digelar sekitar dua bulan setelah penunjukan tersebut.

Situasi politik semacam ini bukan hal baru bagi Bulgaria. Dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut dilanda ketidakstabilan politik yang membuat pemilu harus berulang kali digelar meskipun tetap gagal menghasilkan pemerintahan dengan dukungan mayoritas yang stabil.

Bulgaria telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, termasuk pada Oktober 2024. Rentetan pemilu ini mencerminkan polarisasi politik yang semakin dalam dan kian sulit dijembatani.