Indonesia Desak OKI Ambil Aksi Nyata Terkait Serangan Israel ke Palestina
Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina dan pembunuhan warga Palestina.
Hal itu terungkap dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerja Sama Islam/OKI (KTM-LB), yang diselenggarakan di Jeddah pada Kamis (27/8).
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, yang hadir dalam KTM-LB mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono, mengingatkan bahwa OKI harus bertindak nyata. “OKI harus mampu membangun wibawa organisasi, tidak dengan kecaman dan pernyataan tetapi melalui aksi nyata dan berkelanjutan” ujar Anis dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Katadata, Minggu (30/8).
Dalam pandangan Indonesia, situasi di Timur Tengah sangat kritis. Dampak perang regional yang terus berlangsung ternyata meluas jauh, melampaui batas-batas wilayah Timur Tengah. Sementara itu, Israel memanfaatkan pecahnya perhatian OKI dengan melanjutkan berbagai kejahatan. Di tengah situasi ini, kemampuan OKI untuk terus bekerja semakin diuji.
“OKI harus memaksimalkan kemampuan dan mekanismenya untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai kejahatannya serta mengkategorikan tindakan kekerasan para pemukim ilegal sebagai aksi terorisme.”
Selain membahas situasi di Palestina, KTM-LB juga menyepakati Yang Mulia Ismail Ould Cheikh Ahmed sebagai Sekretaris Jenderal OKI untuk periode 2026-2031, menggantikan Yang Mulia Hissein Brahim Taha dari Chad. Yang Mulia Ismail berasal dari Mauritania, dan pernah menjabat sebagai Menlu negara tersebut.
Di sela-sela KTM-LB, Wamenlu Anis juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Sudan, Menteri Luar Negeri Palestina, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Wakil Menteri Luar Negeri Turki, dan Wakil Menteri Luar Negeri Somalia, membahas kerja sama bilateral serta isu-isu di regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
Partisipasi Indonesia dalam KTM-LB merupakan salah satu realisasi amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam memajukan perdamaian dunia, khususnya dalam menghentikan perang di Timur Tengah yang dampak negatifnya terus dirasakan berbagai negara di dunia.
