Kasus Emirsyah, Puncak Gunung Es Praktik Suap Rolls-Royce

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, sebagai tersangka kasus suap pembelian mesin pesawat Airbus A330. Kasus yang melibatkan produsen mesin dan otomotif asal Inggris, Roll-Royce, ini ternyata merupakan puncak gunung es dari praktik suap yang telah berlangsung sejak lebih tiga dekade terakhir di Indonesia.

Dalam sebuah dokumen fakta yang dilansir di situs resminya, Selasa lalu (17/1), kantor penyidik kejahatan keuangan atau Serious Fraud Office (SFO) Inggris memaparkan bukti-bukti praktik penyuapan oleh Rolls-Royce untuk melicinkan bisnisnya di sejumlah negara, seperti Indonesia, India, Thailand, dan Rusia. “Praktik pelanggaran hukum ini berlangsung di tujuh yurisdiksi yang melibatkan tiga sektor bisnis,” tulis SFO dalam situsnya.

Di Indonesia, praktik suap itu salah satunya terjadi di sektor penerbangan komersial sejak tahun 1980-an. Setelah melakukan investigasi selama empat tahun, SFO menemukan aliran uang suap ke orang-orang dekat di lingkaran kekuasaan, serta mantan petinggi TNI Angkatan Udara. Para perantara itu disuap Rolls-Royce hingga ratusan juta dolar demi memuluskan penjualan mesinnya untuk pesawat-pesawat yang dipesan oleh Garuda Indonesia.

(Baca: Dugaan Suap Emirsyah Telah Menjerat Rolls-Royce di Inggris)

Agar mesin Trent 700 digunakan pada pesawat Airbus A330 pesanan Garuda, sejumlah pegawai senior Rolls-Royce setuju memberikan uang US$ 2,25 juta ditambah sebuah mobil Rolls-Royce jenis Silver Spirit kepada seorang perantara (Perantara 1), atau perusahaan yang dikendalikan oleh perantara tersebut.

SFO menyatakan, Perantara 1 bertindak sebagai agen kantor Presiden Indonesia. Sedangkan uang suap diberikan sebagai hadiah untuk Perantara 1 atas kontrak pembelian mesin-mesin Trent 700.

Pada 1989, para pegawai senior Rolls-Royce mencari cara untuk mempererat hubungan dengan orang-orang penting yang dapat meningkatkan penjualan Rolls-Royce di Indonesia, terutama dengan Garuda. Beredar memo internal mengenai strategi di Indonesia tersebut, yang dicuplik oleh SFO dalam situsnya.

"[...] (b) menunjuk penasihat perdagangan yang memiliki kedekatan dengan Istana dan mengenal maskapai... (b) dilakukan oleh Perantara Regional dengan saran dari Perantara 2, saya akan mengingatkannya lagi tentang pentingnya memiliki pengaruh serta intelijen di semua level..."

Perantara 2 merupakan mantan komandan TNI Angkatan Udara, yang menjalin kesepakatan dengan Rolls-Royce untuk menyediakan layanan di Indonesia. Sementara itu, ada Perantara Regional yang menjadi konsultan untuk Rolls-Royce di Asia Tenggara.

Sebulan berselang, seorang pegawai senior Rolls-Royce mengirim memo yang berisi pesan: "Kami sedang mencari cara dengan menggunakan 'Grup Istana'." 'Grup Istana' ini terdiri dari tiga kerabat dekat Presiden.

Setelah melakukan kunjungan ke Indonesia, Rolls-Royce memilih membayarkan sejumlah uang yang disebut "jaminan", dengan menunjuk sebuah perusahaan swasta sebagai perantara. Perusahaan ini dimiliki salah seorang dari 'Grup Istana' tersebut. Perantara Regional lah yang merekomendasikan Perantara 1 yang merupakan Perusahaan A namun tidak memiliki kantor.

Perantara 1 Perusahaan A dan Rolls-Royce kemudian menandatangani Kesepakatan Jasa Penasihat Perdagangan (CAA) pada Juli 1989. Perjanjian ini berisi kesepakatan pembayaran komisi sebesar 5 persen dari harga mesin-mesin baru beserta suku cadangnya.

Sebagai balas jasa, Perantara Regional akan menerima komisi sebesar 2 persen dari nilai transaksi tersebut, melalui Perantara 1 Perusahaan A. Komisi tersebut diluar komisi yang diperoleh karena telah memperkenalkan Perantara 2. (Baca: KPK Tetapkan Emirsyah Satar Tersangka Suap Pesawat Garuda)

Pembayaran tahap pertama untuk Perantara 1 Perusahaan A di dalam kontrak CAA dilakukan pada Agustus 1989. Pembayaran ini terkait dengan transaksi pembelian pesawat Fokker jenis F100.

Pembayaran komisi itu terekam dalam memo internal Rolls-Royce bertanggal 31 Agustus 1989. “Sudah disepakati, [bahwa Perantara 1 Perusahaan A] akan menerima US$ 300 ribu secepatnya setelah mereka mendapatkan perjanjian dari Garuda untuk membeli 12 pesawat F100. Tapi untuk kepentingan taktis, lebih baik kita melakukan pembayaran sekarang."

Pembayaran tersebut dianggap sebagai uang muka yang akan dikembalikan melalui komisi-komisi lainnya jika kesepakatan itu tidak terwujud. Yang jelas, pembayaran dilakukan untuk menjamin komitmen Perantara 1 dalam jual-beli Trent 700.

Pada 31 Januari 1991, seorang pegawai Rolls-Royce mengatakan Garuda sudah hampir pasti membeli pesawat tersebut. Pegawai ini pun menyarankan agar Rolls-Royce berbicara dengan Perantara 1 Perusahaan A serta dua perusahaan yang dikendalikan Perantara Regional (Perantara Regional A dan Perantara Regional B).

Selanjutnya, pada 2 April 1991, kontrak pembelian pesawat A330 ditandatangani. Buah dari itu, dua pembayaran dengan total US$ 2.254.044 diberikan kepada Perantara 1 Perusahaan A secara bertahap pada 15 Mei 1991 dan 13 Juni 1991. (Baca: Kembangkan Industri, Pemerintah Gandeng Rolls Royce dan Siemens)

Perantara 1 juga menerima sejumlah pembayaran. Sebuah memo internal Rolls-Royce tertanggal 17 Desember 1991, yang ditujukan kepada sejumlah pegawai senior menyebutkan, Perantara 1 menganggap pembicaraan terdahulu dengan seorang pegawai merupakan janji untuk menghadiahinya sebuah mobil Rolls-Royce jika kesepakatan pembelian A330 berhasil.

Memo itu menjelaskan mobil tersebut bukan bagian dari kontrak CAA. Meski begitu, Rolls-Royce merasa harus mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan sebisa mungkin. "Melihat masa depan bisnis ini, terutama untuk sektor militer, yang bisa mengalami kesulitan, biayanya tidak akan besar. Saya sedang mencari mobil Silver Spirit II dengan harga terbaik."

Sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit II pun akhirnya disediakan dan dikirimkan ke Indonesia.

Pada 14 Februari 1996, sebuah memo internal Rolls-Royce berjudul "Penangguhan Biaya Pemasaran", yang dikirimkan kepada seorang pejabat senior di perusahaan itu, menyatakan bahwa belum ada pengiriman mesin meski sejumlah komisi telah dibayarkan.

"[Perantara 1 Perusahaan A] - 1 persen dari US$ 184 juta, yang dibayarkan tiga kali: 25 persen, 25 persen, dan 50 persen. Ia menerima dua pembayaran dengan total US$ 461.147. [Perantara Regional Perusahaan B] - dengan jumlah awal 1,5 persen dari US$ 184 juta, tapi kemudian dinaikkan menjadi sekurangnya US$ 3 juta (setara 1,65 persen). Ia telah menerima dua kali pembayaran dengan total US$ 750 ribu. Jumlahnya naik menjadi US$ 2.979.000. Belum ada pengiriman mesin."

Pada Maret 1996, Garuda mengkonfirmasi hanya akan membeli enam pesawat A330. Artinya, kesepakatan Proyek Trent perlu direvisi. Komisi yang rencananya dibayarkan kepada Perantara 1 Perusahaan A sebesar US$ 4.474.000.

Pada Februari 1997, Rolls-Royce menghentikan kontrak CAA dengan Perantara 1 Perusahaan A, dan menggantinya dengan kontrak CAA baru untuk mesin T700, T800, Dart serta Tay. Enam pesawat A330 dengan mesin Rolls-Royce di dalamnya dikirimkan antara 1996 dan 1998.

Sebagai tambahan dari pembayaran komisi yang dilakukan pada 1991, dua pembayaran dengan total US$ 779.784 diberikan tahun 1997 kepada direktur pelaksana Perantara 1 Perusahaan A. Pemberian komisi ini sebagai bentuk terima kasih atas transaksi penggunaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat A330 yang dibeli oleh Garuda.

Namun, dalam dokumen tersebut, SFO tidak menyebutkan identitas para pihak yang terlibat, baik Perantara 1, Perantara 2, Perantara Regional maupun orang yang disebut 'Grup Istana' tersebut. “Investigasi atas keterlibatan individu terus berlangsung,” tulis SFO dalam dokumennya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari TNI Angkatan Udara sebagai pihak yang oknumnya disebut-sebut dalam dokumen fakta SFO tersebut.

Di sisi lain, Rolls-Royce telah menyampaikan permintaan maaf terkait dengan pengungkapan kasus suap di beberapa negara, termasuk Indonesia. "Perilaku yang ditemukan dalam investigasi SFO dan otoritas lainnya sangatlah tidak bisa diterima dan kami meminta maaf tanpa syarat atas hal itu," ujar Kepala Eksekutif Rolls-Royce, Warren East, dalam sebuah pernyataan seperti dilansir BBC, Kamis (19/1).