Erick Thohir: 93 Juta Rakyat Indonesia Dapat Vaksinasi Corona Gratis
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir mengatakan bahwa tidak semua masyarakat akan mendapatkan vaksinasi virus corona gratis dari pemerintah. Dia mengungkapkan hanya 93 juta orang yang akan mendapatkan vaksinasi secara gratis.
Erick yang juga Menteri BUMN mengatakan bahwa kriteria masyarakat yang akan mendapatkan vaksin gratis, dilihat berdasarkan keanggotaannya di BPJS Kesehatan. Dia memastikan bahwa 93 juta orang tersebut memang masyarakat yang sangat memerlukan vaksin.
Sayangnya, Erick tidak menjabarkan secara lebih detail soal kriteria apa yang digunakan oleh pemerintah untuk memilih 93 juta orang tersebut. "Memang ada 93 juta orang yang sangat memerlukan. Kami pastikan yang memerlukan itu mesti dibantu oleh program pemerintah," katanya dalam konferensi pers, Rabu (2/9).
Erick berharap sebagian masyarakat lainnya bisa mendapatkan vaksin tapi tidak dengan cuma-cuma. Erick menilai bahwa masih banyak masyarakat mampu membeli vaksin sehingga bakal masuk dalam program vaksin mandiri. "Kami tidak mau beban dari keseluruhan ini menjadi beban pemerintah," ujarnya.
Dia berharap nantinya program vaksinasi gratis ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan, tidak seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), dimana masih banyak masyarakat yang masuk golongan mampu, ikut menikmati.
Namun dia berharap kelompok usaha, terutama yang tergabung sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), bisa ikut program vaksin mandiri. Menurut Erick beberapa konglomerasi bisnis seperti grup Lippo, Astra, Sinar Mas, dan Medco Energi, memberikan sinyal positif untuk vaksin mandiri.
"Bukan tidak mungkin, mereka (konglomerasi perusahaan) berani membeli vaksin sendiri untuk kebutuhan karyawan mereka," kata Erick.
Sebelumnya Erick pernah mengatakan bahwa program imunisasi ini akan menjadi program pemerintah, sehingga distribusinya tidak dilepas melalui mekanisme pasar namun memprioritaskan wilayah yang paling rawan.
Dia khawatir jika vaksin dilepas menggunakan mekanisme pasar, bakal ada ketidakadilan yang membuat orang kaya bisa mendapatkan vaksin terlebih dahulu.
Meski demikian pemerintah bakal memetakan lagi distribusi vaksin tersebut. Distribusi tahap pertama diperkirakan di 8 daerah yang jumlah pasiennya masih tinggi. "Mungkin bulan pertama Jawa Timur, Sulawesi Selatan, atau Sumatera Utara yang pada saat ini masih tinggi," ujar Erick.
Untuk vaksinasi kepada 160 hingga 190 juta penduduk Indonesia, pemerintah diperkirakan membutuhkan dana setidaknya US$ 4,5 miliar atau Rp 66 triliun. Erick berharap distribusi tahap pertama vaksin dapat dilakukan pada Januari hingga Februari 2021.
Pemberian vaksin perlu dilakukan dua kali dengan kisaran harga US$ 15 per vaksin. "Kalau harganya US$ 15 per vaksin, anggap imunisasi 300 juta kali dengan US$ 15 per vaksin, berarti sudah US$ 4,5 miliar," kata Erick.
Ia juga tak menjelaskan lagi kemungkinan dana yang akan digunakan pemerintah untuk membiayai seluruh kebutuhan dana imunisasi tersebut. Meski demikian, menurut dia, pos anggaran Kementerian Kesehatan saat ini masih tersedia sekitar Rp 24,8 triliun yang sebagian akan digunakan untuk membayarkan uang muka vaksin.
