Pemerintah Akan Atur Vaksinasi Mandiri Agar Gratis Bagi Pegawai Swasta
Pemerintah sedang menyiapkan regulasi vaksinasi Covid-19 secara mandiri yang bisa diakses pengusaha. Salah satu ketentuannya adalah vaksin akan diberikan kepada karyawan secara gratis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan sumber vaksin untuk program mandiri berbeda dengan vaksinasi pemerintah. “Beberapa hal teknis sedang kami siapkan,” kata Airlangga dikutip dari Antara, Kamis (21/1).
Tujuan vaksinasi mandiri ini demi mempercepat pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi pemerintah telah menetapkan sebanyak 181,5 juta penduduk akan disuntik demi mewujudkan kekebalan kelompok (herd community).
Di kesempatan berbeda, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak mempermasalahkan bila pengusaha diberikan akses vaksin corona berbayar. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan swasta.
Pertama, vaksinasi dilakukan bukan untuk melindungi diri sendiri, tapi seluruh orang dari Covid-19. Budi tak ingin kelompok kaya mendapatkan akses lebih awal ketimbang golongan yang tak mampu.
"Jangan sampai kelihatan golongan tertentu dapat akses lebih dulu. Saya yakin, para CEO ingin dapat akses dan Anda mampu untuk itu," ujarnya di hadapan para pengusaha saat Webinar 11th Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1).
Selain itu Budi juga meminta swasta tetap mendahulukan kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lanjut usia untuk menerima vaksin.
"Tolong dipahami agar dijaga tahapannya. Kalau mau loncat (dari tahapan vaksinasi), pikirkan dampaknya ke orang lain," kata mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut.
Penjelasan tersebut dijabarkan setelah Budi mengungkap adanya pesan WhatsApp dari para CEO yang merupakan mantan nasabahnya. Mereka meminta untuk diberikan akses vaksin Covid-19 secara mandiri.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah membuka peluang akses vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau berbayar kepada persuahaan swasta. Hal ini perlu dilakukan demi mempercepat penanganan corona.
Namun Jokowi mengatakan merek vaksin dan lokasi vaksinasi untuk perusahaan kemungkinan akan berbeda dengan vaksin yang diberikan secara gratis.
