Nakhoda Baru BPJS Kesehatan Akan Fokus Atasi Defisit Aset Rp 7 Triliun
Presiden Joko Widodo telah melantik Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berjanji akan memperbaiki pengelolaan dana karena aset bersih BPJS Kesehatan itu masih defisit Rp 7 triliun.
Menurutnya, keberlangsungan sistem jaminan kesehatan akan dijaga dengan dana yang cukup. Pada 2020, arus kas BPJS Kesehatan tercatat surplus Rp 18,7 triliun. Sementara, laporan nett assets masih mengalami defisit Rp 7 triliun.
"Oleh karena itu, akan kami tingkatkan kelolaan yang lebih baik," kata Ali usai dilantik oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).
Selain itu, BPJS Kesehatan akan fokus pada peningkatan kualitas layanan. Pelayanan kepada peserta ditingkatkan melalui inovasi teknologi interface sistem informasi sehingga antrian bisa di bawah 6 jam.
Kemudian, meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, keterlibatan dengan berbagai pihak akan dilakukan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, pengamat, dan perguruan tinggi.
Sedangkan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya. "Tentunya dengan bekerja lebih keras lagi karena tantangan yang kita hadapi ke depan tidak semakin ringan," ujarnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan akan semakin kompleks. Tantangan itu tidak hanya terkait pandemi, tetapi juga permasalahan kesehatan secara mendasar.
Ia pun akan membuka masukan, kritik, dan saran dari seluruh masyarakat. "Ini agar pekerjaan kami ke depan menjadi lebih baik," ujar dia.
Berikut adalah Databoks kepesertaan BPJS Kesehatan:
Tiga Tantangan BPJS Ketenagakerjaan
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, ada tiga tantangan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan.
Tantangan itu ialah peningkatan cakupan peserta, peningkatan layanan dan manfaat bagi pekerja, dan optimalisasi investasi dana. Adapun, optimalisasi investasi dilakukan untuk memberikan manfaat kepada peserta.
Oleh karena itu, ia akan memperbaiki kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan digitalisasi jaminan sosial.
Ia pun memastikan, pihaknya akan bekerja dengan integritas tinggi, tata kelola yang baik, dan inovatif. "Mohon dukungan semoga kami jalankan dengan amanah dan terus inovatif," ujar dia.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengatakan, pihaknya telah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik bagi BPJS Ketenagakerjaan.
"Pekerjaan ke depan saya kira ini pekerjaan yang berat yang perlu kita pikul," katanya.
Dewan Pengawas pun akan bekerja sama dengan jajaran Direksi untuk menyelesaikan tugas dalam BPJS Ketenagakerjaan. "Kami membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia terutama para pekerja," ujar Zuhri.
