Komunikasi Inklusif, Strategi Hadapi Krisis Kesehatan di Masa Depan

Kekuatan masyarakat dan komunikasi risiko yang inklusif adalah kunci dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Kerja sama Indonesia dengan Australia melalui program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) adalah salah satu cara untuk menyosialisasikan hal tersebut. Komunikasi risiko wajib hukumnya diterapkan di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia

First Secretary Health, DFAT, Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Prudence Borthwick mengatakan, pemerintah Australia mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi. Salah satunya adalah menggalang penyelenggaraan vaksinasi di berbagai wilayah.

"Dalam rangka program pencegahan, deteksi dini, dan respons pemerintah Australia telah menyampaikan bantuan dalam program vaksinasi," kata Borthwick dalam acara diskusi terbatas dengan tema 'Kekuatan Masyarakat Hadapi Krisis Kesehatan dan Pentingnya Dialog dalam Komunikasi Risiko Pemerintah' pada Kamis, (16/6).

Melalui program AIHSP, kata dia, pemerintah Australia telah membantu pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi melalui penjangkauan vaksinasi di berbagai wilayah pelosok Indonesia.

Mulai dari vaksinasi dari rumah ke rumah hingga dukungan transportasi untuk membawa peserta vaksinasi ke sentra vaksinasi terdekat.

Salah satu pihak yang digandeng ialah Palang Merah Indonesia (PMI). Dengan menggandeng PMI, program AIHSP diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat rentan di daerah pelosok Jawa Tengah untuk mendapatkan vaksinasi.

Sejak April 2022, AIHSP bersama PMI telah memperluas jangkauan vaksinasi corona untuk hampir 2.500 lansia, 5.000 lebih perempuan dan 41 penyandang disabilitas di 9 kabupaten di Jawa Tengah.

AIHSP bersama Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) juga telah melakukan penelitian tentang penerimaan vaksinasi di 4 provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Hasil penelitian menemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi cukup tinggi. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa strategi komunikasi yang inklusif serta edukasi, baik mengenai vaksin maupun Covid-19, tetap akan diperlukan.

Kendati demikian, sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran dan tingkat kepedulian tinggi serta gotong royong dalam mengatasi Covid-19.

Borthwick mengapresiasi pemerintah Jawa Tengah yang membentuk inisiatif gerakan Jogo Tonggo, yang berfokus memanfaatkan potensi masyarakat dalam upaya penanggulangan pandemi.

Pada sektor kesehatan, jogo tonggo telah mendukung proses testing, tracing, treatment (3T) terkait Covid-19 dengan lebih cepat.

Pada sektor ekonomi, para relawan jogo tonggo telah membuat wadah untuk saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pandemi, seperti makanan, minuman, obat-obatan, pulsa telepon, dan lain sebaginya.

"Gerakan jogo tonggo telah terbukti sukses dan menjadi pembelajaran yang baik bagi daerah lain di Indonesia dalam menghadapi krisis kesehatan," kata dia.

Secara umum, gerakan gotong royong di Indonesia telah terbukti menjadi salah satu kunci sukses bersama dalam menanggulangi Covid-19.

 Ia meyakini bahwa kerja sama ini masih diperlukan untuk menyiapkan masyarakat menghadapi masa transisi pandemi menuju ke endemi, maupun persoalan terhadap krisis kesehatan lainnya.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan AIHSP dan UGM menemukan bahwa optimalisasi strategi komunikasi risiko yang bersifat dua arah antara tenaga kesehatan (nakes) di daerah-daerah dan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Salah satu bentuk optimalisasi yaitu dengan membekali nakes di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk mendampingi desa-desa, terutama dalam melakukan dialog dan tanya jawab.

Selain itu, nakes juga perlu diberikan edukasi kesehatan secara terus menerus ke masyarakat.

Pelatihan praktis bagi nakes tersebut juga meliputi kecakapan dalam berbahasa isyarat. Selain itu, materi-materi komunikasi risiko yang disediakan oleh pemerintah Jawa Tengah dapat diperluas dengan materi khusus bagi penyandang diasabilitas dan perempuan.

"Berdasarkan penelitian kami, penyandang disabilitas dan perempuan merupakan kelompok yang sangat terdampak karena tanggung jawab kesehatan keluarga masih banyak membebani perempuan," ujar Borthwick.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, salah satu tujuan kunci dari program kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia melalui AIHSP adalah meningkatkan ketahanan kesehatan di Indonesia.

Selain itu, kerja sama Indonesia dengan AIHSP dapat berkontribusi untuk ketahanan kesehatan nasional, regional dan global serta menjamin perkembangan ketahanan ekonomi dan pangan di Indonesia.