Gerindra Ungkap Bentuk Perjanjian Prabowo - Anies Saat Pilkada Jakarta
Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan perjanjian yang diklaim Sandiaga Uno bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menjadi peserta Pemilihan Gubernur 2017 lalu bukan merupakan perjanjian hukum. Perjanjian itu tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat secara formal dengan partai.
"Kalau saya enggak ngerti secara pribadi apakah ada perjanjian itu benar ada. Kalaupun ada, itu lebih pada gentleman agreement," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/1).
Menurut Habiburokhman, sejauh ini ia tidak mengetahui dengan pasti adanya perjanjian tersebut karena tidak diungkap secara terbuka pada partai. Namun ia mengatakan kalau pun ada perjanjian itu tidak mengikat secara kelembagaan.
“Itu semacam bukan perjanjian hukum dan lebih mengingat secara moral, dan kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau enggak mau dipatuhi, ya, siapa yang mempermasalahkan?” ujar Habiburokhman.
Lebih jauh Habiburokhman mengatakan partai tidak terlalu mempersoalkan adanya perjanjian seperti yang disebut Sandiaga. Ia menyebut hal yang menjadi titik utama bagi partai Gerindra adalah bagaimana memenangkan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2024 mendatang.
Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Sandiaga Uno mengungkap adanya perjanjian antara dia, Prabowo dan Anies saat maju di Pilkada DKI Jakarta. Sandiaga mengatakan perjanjian itu ditulis tangan dan diteken oleh dirinya, Prabowo, dan Anies pada 2016 lalu.
Sandi mengatakan, lembar pernyataan tersebut disimpan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Lebih jauh, meski mengaku perjanjian tersebut dibubuhi dengan materai, namun Sandi enggan menginformasikan apakah perjanjian tersebut menyangkut dengan kontestasi pemilu 2024 atau tidak.
