PDIP Belum Juga Putuskan Koalisi, Akan Merapat Ke Mana Jelang 2024?
Pengamat politik menilai jumlah koalisi dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 akan mencapai tiga unit. Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diperkirakan tak akan bergabung ke Koalisi Perubahan atau KP.
Tiga koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, Koalisi Perubahan atau KP, dan Koalisi Indonesia Raya atau KIR. Sedangkan PDIP sebenarnya bisa memajukan calon sendiri karena menguasai parlemen hingga 20 persen.
Anggota KIB adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Sementara itu, anggota KP adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Terakhir, anggota KIR adalah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai PDIP akan cenderung masuk ke KIR setelah mengumumkan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Setelah itu, partai politik dalam KIR akan bernegosiasi dengan PDIP terkait pasangan yang akan diusung.
"Kalau PDIP gabung, Cak Imin akan mengalah. Tinggal itu negosiasi PDIP dan Gerindra," kata Ari dalam diskusi media "MARET: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres", Rabu (1/3).
Dalam simulasi lain, Ari menilai total koalisi partai dapat menjadi dua unit, yakni koalisi penerus warisan Presiden Joko Widodo dan koalisi oposisi. Artinya, KIR dan KIB akan menjadi satu koalisi melawan KP dalam Pilpres tahun depan.
Ari menjelaskan hal tersebut dapat terjadi lantaran KIB dan KIR esensinya mendukung pekerjaan Presiden Jokowi yang belum rampung pasca 2024. Sementara itu, KP merupakan pihak yang berada di luar pemerintahan dan cenderung menjadi oposisi pemerintah di parlemen.
Berbeda, Pendiri Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat PDIP akan cenderung berkoalisi dengan KIB. Ray menilai hal tersebut disebabkan Partai Golkar yang pada akhirnya akan mendukung pilihan PDIP terkait capres untuk Pilpres 2024
Ray menilai susunan partai politik dalam KP sudah hampir pasti sekitar 80 persen. Seperti diketahui, seluruh partai politik yang tergabung dalam KP belum melakukan deklarasi secara eksplisit dan bersama-sama terkait pembentukan KP sampai saat ini.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai seluruh koalisi yang terbentuk saat ini masih sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Menurutnya, para elit dan aktor politik saat ini masih saling mengikat satu sama lain.
Aditya mencontohkan KP yang dibentuk berdasarkan pengusungan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Menurutnya, koalisi tersebut dapat bubar saat Anies dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain itu, Partai Demokrat belum melakukan deklarasi resmi bahwa menjadi salah satu anggota KP. "Kemungkinan-kemungkinan itu masih terbuka lebar. Tidak ada yang pasti, tegas, dan jelas, bahkan yang sudah melakukan deklarasi," kata Aditya.
Sedangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai politik yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Menurut Hasto, secara politik PDIP tak mungkin mengusung calon presiden yang menjadi antitesa dari Presiden Joko Widodo.
Ia mengatakan, sejak menjabat Gubernur, banyak ketidakselarasan antara pemikiran Anies dengan Jokowi. Hasto mengatakan, banyak kebijakan Jokowi yang tidak dilanjutkan ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," kata Hasto pada Kamis (23/2).
