Ganjar Diusung PDIP, Pilpres Berpotensi Mengerucut ke 3 Poros Capres
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 2024. Keputusan ini disebut akan mengubah konstelasi capres dan calon wakil presiden.
Usai Lebaran, skema pasangan capres dan cawapres diprediksi lebih terang. Sejauh ini sudah ada PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subianto, dan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago memprediksi akan ada tiga pasangan calon yang akan melenggang pesta politik 2024.
"Dilihat komposisinya, tiga pasangan akan menarik. Kubu PDIP, KKIR ditambah Koalisi Indonesia Baru (KIB), dan Koalisi Perubahan," kata Arifki dalam keterangan tertulis, Jumat (21/4).
Arifki menilai pengumuman Ganjar sebagai capres H-1 sebelum Lebaran bisa berdampak positif terhadap citra sang gubernur. Nama Ganjar sebelumnya tercoreng citra negatif karna menolak Israel hadir dalam Piala Dunia U20.
"Bakal membawa pesan positif jika menjadi percakapan di masyarakat dan banyak keluarga," kata Arifki.
Di sisi lain, Arifki pengumuman hari ini berpotensi membuat Presiden Joko Widodo tak lagi menjadi king maker di 2024. Ini karena Jokowi hadir dalam pengumuman dan dianggap harus mendukung keputusan partai.
Oleh sebab itu, dua capres lain yakni Prabowo dan Anies akan bergerilya menentukan cawapresnya. Ini karena keduanya disinyalir masih menunggu keputusan partai banteng.
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, dirinya berdiskusi panjang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Puan Maharani sebelum mengambil keputusan untuk mengusun Ganjar.
"Serta dengan jajaran internal partai, termasuk dengan Mas Prananda Prabowo yang juga anggota partai, dan Mbak Puan Maharani sebagai kader dan petugas partai," ujar Megawati dalam Konferensi Pers di Bogor, Jumat (21/4).
Megawati mengatakan, dirinya berhak untuk menetapkan calon presiden atau capres karena memiliki hak prerogatif. Oleh sebab itu, pertimbangan yang matang dan proses berpikir yang panjang harus dilakukan sebelum mengambil keputusan tersebut.
